Cara Menghitung Gaji Bersih Karyawan Sesuai UMR

Gaji bersih karyawan dihitung dengan mengurangi gaji bruto, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan tetap, dengan potongan wajib berupa iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PPh 21, lalu hasilnya dibandingkan dengan UMR atau UMP daerah setempat untuk memastikan perusahaan tidak membayar di bawah standar yang berlaku.

Banyak karyawan baru kaget saat melihat gaji yang masuk ke rekening ternyata lebih kecil dari angka yang tertulis di kontrak kerja. Selisih itu bukan kesalahan HR, melainkan hasil dari beberapa potongan wajib yang memang harus dipotong setiap bulan. Artikel ini membahas komponen apa saja yang membentuk gaji bruto, potongan apa saja yang mengurangi gaji bersih, dan bagaimana cara menghitungnya langkah demi langkah, lengkap dengan contoh angka yang mengacu pada aturan pengupahan dan perpajakan yang berlaku tahun ini. Panduan ini cocok untuk staf HR yang baru menyusun payroll, pemilik usaha kecil, maupun karyawan yang ingin mengecek slip gajinya sendiri.

Apa Itu UMR, UMP, dan UMK? Ini Bedanya

Istilah UMR sebenarnya sudah tidak dipakai secara resmi sejak beberapa tahun terakhir, meski masyarakat masih terbiasa menyebutnya. Regulasi saat ini membagi upah minimum menjadi dua tingkat wilayah.

UMP (Upah Minimum Provinsi) adalah batas upah terendah yang berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi.
UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah batas upah terendah untuk wilayah kabupaten atau kota tertentu, biasanya ditetapkan lebih tinggi dari UMP karena mempertimbangkan biaya hidup lokal.
UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) berlaku untuk sektor usaha tertentu yang dianggap punya risiko atau kebutuhan berbeda dari sektor umum.

Penetapan upah minimum tahun ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, dengan formula yang memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor penyesuaian alfa yang ditentukan tiap provinsi. Sebagai gambaran, UMP DKI Jakarta tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876, naik sekitar 6,17 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini menjadi patokan minimum, bukan patokan ideal, sehingga perusahaan tetap boleh membayar lebih tinggi sesuai kemampuan dan kebijakan internal.

Komponen yang Membentuk Gaji Bruto Karyawan

Sebelum menghitung potongan, penting memahami dulu apa saja yang masuk ke gaji bruto. Kesalahan yang sering terjadi adalah menyamakan gaji bruto dengan gaji pokok saja, padahal keduanya berbeda.

Gaji pokok, yaitu upah dasar yang disepakati dalam kontrak kerja.
Tunjangan tetap, seperti tunjangan jabatan atau tunjangan masa kerja yang dibayarkan rutin setiap bulan tanpa dikaitkan dengan kehadiran.
Tunjangan tidak tetap, misalnya uang makan atau transport yang dihitung berdasarkan kehadiran harian.
Upah lembur, dihitung terpisah berdasarkan jam kerja tambahan sesuai ketentuan ketenagakerjaan.

Untuk keperluan perhitungan UMR, yang wajib memenuhi batas minimum adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap dan lembur dihitung di luar komponen tersebut.

Rumus Dasar Menghitung Gaji Bersih

Setelah komponen gaji bruto jelas, rumus menghitung gaji bersih sebenarnya sederhana:

Gaji Bersih = Gaji Bruto − (Iuran BPJS Kesehatan + Iuran BPJS Ketenagakerjaan + PPh 21)

Tantangannya ada pada menghitung tiga komponen potongan itu, karena masing-masing punya dasar perhitungan dan batas atas atau plafon yang berbeda. Bagian berikut membahas satu per satu.

Potongan Wajib yang Mengurangi Gaji Bersih

Iuran BPJS Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan untuk pekerja penerima upah ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji, dengan pembagian 4 persen ditanggung perusahaan dan 1 persen dipotong dari gaji karyawan. Dasar perhitungannya dibatasi maksimal Rp12.000.000 per bulan, sehingga karyawan dengan gaji di atas angka itu tetap dipotong berdasarkan plafon tersebut, bukan gaji sebenarnya.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari beberapa program dengan skema pembebanan yang berbeda-beda.

Jaminan Hari Tua (JHT): total 5,7 persen dari gaji, dengan 2 persen dipotong dari karyawan dan 3,7 persen dibayar perusahaan.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): 0,24 persen sampai 1,74 persen dari gaji, tergantung tingkat risiko pekerjaan, dan sepenuhnya ditanggung perusahaan.
Jaminan Kematian (JKM): 0,3 persen dari gaji, ditanggung penuh oleh perusahaan.
Jaminan Pensiun (JP): total 3 persen, dengan 1 persen dipotong dari karyawan dan 2 persen dibayar perusahaan. Dasar perhitungan JP dibatasi plafon sekitar Rp10.547.400 per bulan.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): tidak membebani karyawan maupun perusahaan karena sumber dananya berasal dari pemerintah dan realokasi iuran JKK serta JKM.

Dengan skema ini, potongan yang benar-benar mengurangi gaji karyawan setiap bulan hanya berasal dari JHT dan JP, karena JKK, JKM, dan JKP sepenuhnya menjadi beban perusahaan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Sejak awal 2024, pemotongan PPh 21 bulanan memakai skema Tarif Efektif Rata-rata atau TER, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan aturan pelaksanaannya. Skema ini menyederhanakan perhitungan karena HR tidak perlu lagi mengurangi biaya jabatan dan PTKP setiap bulan, cukup mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif efektif yang sudah ditentukan berdasarkan kategori status pajak karyawan.

Ada tiga kategori TER yang ditentukan dari status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan:

1. Status PTKP TK/0, PTKP Setahun Rp54.000.000, Kategori TER TER A
2. Status PTKP TK/1 dan K/0, PTKP Setahun Rp58.500.000, Kategori TER TER A
3. Status PTKP TK/2 dan K/1, PTKP Setahun Rp63.000.000, Kategori TER TER B
4. Status PTKP TK/3 dan K/2, PTKP Setahun Rp67.500.000, Kategori TER TER B
5. Status PTKP K/3, PTKP Setahun Rp70.000.000, Kategori TER TER C

Setiap kategori punya tabel tarif berjenjang sendiri yang naik seiring besarnya penghasilan bruto bulanan. Sebagai contoh, untuk kategori TER A, penghasilan bruto sampai Rp5.400.000 dikenakan tarif 0 persen, sementara penghasilan pada kisaran Rp6.300.001 sampai Rp6.750.000 dikenakan tarif 1 persen. Skema TER ini hanya berlaku untuk masa pajak Januari sampai November. Pada Desember, perhitungan kembali memakai tarif progresif Pasal 17, yaitu 5 persen, 15 persen, 25 persen, 30 persen, dan 35 persen sesuai lapisan penghasilan kena pajak setahun, sebagai mekanisme penyesuaian akhir tahun.

Contoh Perhitungan Gaji Bersih Karyawan

Berikut simulasi untuk karyawan lajang tanpa tanggungan (status TK/0, kategori TER A) dengan gaji pokok Rp6.000.000 dan tunjangan tetap Rp500.000 per bulan, bekerja di wilayah dengan UMP Rp5.729.876. Karena gaji bruto karyawan ini sudah di atas UMP, perusahaan sudah memenuhi kewajiban upah minimum.

Dari simulasi ini terlihat bahwa gaji bersih yang diterima karyawan adalah Rp6.175.000, atau sekitar 95 persen dari gaji bruto. Persentase potongan total sekitar 5 persen ini adalah pola umum untuk karyawan dengan penghasilan menengah ke bawah, meski persentasenya bisa naik pada penghasilan yang lebih tinggi karena tarif TER bersifat progresif.

Kesalahan Umum saat Menghitung Gaji Bersih

Menyamakan UMR dengan gaji bersih, padahal UMR adalah standar gaji bruto pokok ditambah tunjangan tetap, bukan angka yang harus diterima bersih di rekening.
Lupa memasukkan tunjangan tetap saat memverifikasi kepatuhan terhadap UMP, sehingga terlihat seolah gaji sudah sesuai padahal gaji pokok saja masih di bawah standar.
Menghitung PPh 21 memakai tarif progresif tahunan langsung untuk perhitungan bulanan, padahal Januari sampai November wajib memakai tarif TER.
Salah menentukan status PTKP karyawan, misalnya lupa memperbarui status setelah karyawan menikah, padahal status yang dipakai adalah kondisi per 1 Januari tahun berjalan.
Tidak memperhitungkan plafon BPJS Kesehatan dan Jaminan Pensiun untuk karyawan dengan gaji tinggi, sehingga potongan dihitung dari gaji penuh alih-alih dari batas plafon.

Tips Memastikan Perhitungan Gaji Sesuai Aturan

Selalu cek pengumuman UMP dan UMK terbaru dari pemerintah provinsi setiap akhir tahun, karena besarannya berubah setiap periode.
Simpan data status pernikahan dan jumlah tanggungan karyawan secara akurat, karena ini menentukan kategori TER yang dipakai.
Pisahkan pencatatan komponen gaji tetap dan tidak tetap sejak awal, supaya perhitungan kepatuhan UMR maupun potongan pajak lebih mudah diverifikasi.
Lakukan pengecekan silang antara slip gaji dan bukti setor BPJS serta bukti potong pajak setiap bulan, untuk memastikan tidak ada selisih perhitungan.
Perbarui rumus perhitungan setiap ada perubahan regulasi, karena tarif iuran dan aturan pajak di Indonesia cukup sering direvisi.

Kapan Sebaiknya Menggunakan Software Payroll?

Menghitung gaji secara manual masih memungkinkan untuk usaha kecil dengan jumlah karyawan terbatas, tetapi risiko human error meningkat begitu jumlah karyawan bertambah atau ada variasi status PTKP dan komponen tunjangan. Sejak sistem administrasi pajak terintegrasi penuh melalui Coretax, kesalahan input pada perhitungan PPh 21 juga lebih mudah terdeteksi otomatis oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak. Pada titik ini, software payroll atau HRIS yang sudah mengikuti update tarif BPJS dan TER terbaru bisa mengurangi risiko kesalahan sekaligus mempercepat proses tutup buku gaji bulanan.

Yang Perlu Diperhatikan

Menghitung gaji bersih karyawan sesuai UMR pada dasarnya adalah soal memahami tiga hal: komponen apa saja yang masuk gaji bruto, potongan wajib apa yang berlaku, dan bagaimana aturan terbaru menghitung masing-masing potongan itu. BPJS Kesehatan memotong 1 persen dari gaji karyawan, BPJS Ketenagakerjaan memotong total 3 persen melalui JHT dan JP, sementara PPh 21 dihitung memakai tarif TER yang besarannya tergantung status pajak dan level penghasilan. Dengan memahami pola ini, HR maupun karyawan bisa memverifikasi sendiri apakah slip gaji yang diterima sudah benar dan sesuai standar upah minimum yang berlaku di wilayahnya.

Sebelum menutup payroll bulan ini, coba hitung ulang satu contoh slip gaji karyawan Anda menggunakan rumus di atas, atau gunakan kalkulator maupun software payroll untuk memverifikasi hasilnya secara otomatis dan menghindari kesalahan potong yang bisa merugikan karyawan maupun perusahaan.

Apakah UMR sama dengan gaji bersih yang diterima karyawan?

Tidak. UMR atau UMP adalah standar gaji bruto minimum (gaji pokok ditambah tunjangan tetap), bukan angka yang harus diterima bersih setelah potongan BPJS dan pajak.

Berapa persen total potongan BPJS dari gaji karyawan?

Karyawan menanggung sekitar 4 persen dari gaji, yaitu 1 persen BPJS Kesehatan dan 3 persen BPJS Ketenagakerjaan melalui program JHT dan JP.

Apakah semua karyawan dipotong PPh 21?

Tidak selalu. Karyawan dengan penghasilan bruto bulanan di bawah ambang batas TER kategori tertentu bisa dikenakan tarif 0 persen, tergantung status PTKP-nya.

Apa bedanya tarif TER dan tarif progresif Pasal 17?

TER dipakai untuk pemotongan bulanan Januari sampai November berdasarkan penghasilan bruto bulanan, sedangkan tarif progresif Pasal 17 dipakai pada Desember untuk menghitung ulang total pajak setahun.

Bagaimana jika gaji karyawan melebihi plafon BPJS?

Iuran tetap dihitung berdasarkan batas plafon yang berlaku, bukan dari total gaji sebenarnya, sehingga potongan tidak akan melebihi nilai maksimum yang ditetapkan.

FR Consultant Indonesia merupakan partner terpercaya dalam layanan jasa keuangan dan perpajakan profesional. Kami membantu UMKM, startup, hingga perusahaan berkembang untuk memiliki sistem keuangan yang lebih sehat dan terstruktur.

Layanan kami meliputi: