Denda telat bayar iuran BPJS berbeda untuk setiap program. BPJS Kesehatan tidak mengenakan denda bulanan atas keterlambatan iuran, tetapi mengenakan denda pelayanan sebesar 5 persen bila peserta rawat inap dalam 45 hari setelah kepesertaan aktif kembali. BPJS Ketenagakerjaan mengenakan denda 2 persen per bulan dari iuran yang terlambat. Tunggakan dilunasi melalui kanal pembayaran resmi.
Bagi perusahaan, iuran BPJS adalah kewajiban rutin yang jatuh tempo setiap bulan. Keterlambatan sering terjadi karena data yang belum direkonsiliasi atau arus kas yang bergeser, tetapi dampaknya dapat langsung terasa pada pekerja dan biaya perusahaan.
Yang perlu digarisbawahi, aturan denda telat bayar BPJS tidak seragam. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki jatuh tempo, bentuk denda, dan konsekuensi yang berbeda. Simak penjelasannya berikut ini.
Denda Telat Bayar Iuran BPJS Kesehatan
Iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Besarnya 5 persen dari upah, dengan 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen oleh pekerja.
BPJS Kesehatan menyatakan tidak ada denda keterlambatan iuran sejak 1 Juli 2016. Namun, apabila iuran tidak dibayarkan sampai akhir bulan berjalan, penjaminan peserta diberhentikan sementara mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
Ketentuan tentang denda yang berlaku saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, yaitu denda pelayanan dengan ketentuan berikut:
Denda dikenakan jika peserta rawat inap dalam 45 hari sejak kepesertaan aktif kembali.
Besarnya 5 persen dari perkiraan biaya paket INA-CBGs berdasarkan diagnosa awal, dikalikan jumlah bulan tertunggak.
Jumlah bulan tertunggak yang dihitung paling banyak 12 bulan.
Denda paling tinggi Rp30 juta dan, bagi karyawan, ditanggung pemberi kerja.
Perlu dicatat bahwa denda ini baru muncul bila ada layanan rawat inap. Peserta yang hanya menjalani rawat jalan, atau tidak berobat dalam 45 hari tersebut, tidak dikenai denda pelayanan. Sementara bagi perusahaan, keterlambatan juga berarti pekerja akan kehilangan jaminan layanan kesehatan untuk sementara waktu.
Denda Telat Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Sementara itu, iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Keterlambatan dihitung setelah tanggal tersebut dan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan dari iuran yang terlambat. Karena batas waktunya berbeda dengan BPJS Kesehatan, perusahaan perlu memantau keduanya secara terpisah.
Sebagai contoh, bila iuran sebesar Rp10.000.000 terlambat selama satu bulan, dendanya Rp200.000. Bila iuran yang sama baru dibayar setelah tiga bulan keterlambatan, dendanya menjadi Rp600.000. Denda dibayarkan bersama iuran yang tertunggak.
Iuran yang tidak dibayar sama sekali juga dapat berlanjut ke tahapan penagihan oleh BPJS Ketenagakerjaan, termasuk surat tagihan dan pelaporan kepada instansi terkait. Selain denda, perusahaan menerima teguran tertulis dan, dalam kondisi tertentu, pembatasan layanan publik tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.
Cara Melunasi Tunggakan Iuran BPJS
Baik tunggakan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan memiliki prinsip yang sama, yaitu menyelesaikan iuran tertunggak terlebih dahulu. Hanya, yang perlu kamu perhatikan adalah langkah pelunasan tunggakan tersebut. Begini penjelasannya:
1. BPJS Kesehatan
Perusahaan membayar iuran bulan tertunggak melalui kanal pembayaran resmi, seperti bank mitra. Setelah pembayaran tercatat, status kepesertaan aktif kembali. Pembayaran sebaiknya dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya agar penjaminan pekerja tidak terhenti lebih lama.
Bila ada pekerja yang menjalani rawat inap dalam 45 hari setelahnya, denda pelayanan perlu diselesaikan sesuai ketentuan. Bila ada kendala, perusahaan dapat menghubungi kantor cabang BPJS Kesehatan.
2. BPJS Ketenagakerjaan
Perusahaan membayar iuran tertunggak beserta denda 2 persen per bulan keterlambatan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan atau bank mitra. Simpan bukti pembayaran dan cocokkan dengan data upah dilaporkan agar tidak muncul selisih di bulan berikutnya. Pembayaran sebaiknya dilakukan sebelum tahapan penagihan berlanjut.
Pastikan Bayar BPJS Tepat Waktu!
Mengingat denda yang diberlakukan akibat keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, pastikan perusahaan tidak terlambat membayarkan iuran setiap bulannya. Jika perusahaan membutuhkan bantuan profesional terkait pengurusan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan karyawan, FR Consultant Indonesia dapat menjadi mitra yang tepat. Hubungi tim konsultan kami dan diskusikan kebutuhan perusahan Anda.
