Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan manfaat uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Manfaat uang tunai sebesar 60 persen upah untuk paling lama enam bulan. Klaim diajukan melalui aplikasi SIAPKerja dalam waktu paling lama enam bulan sejak PHK.
PHK sering datang tiba-tiba, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan. Bagi pekerja, masa mencari pekerjaan baru bisa terasa panjang tanpa penghasilan. Bagi perusahaan, PHK juga menuntut administrasi kepesertaan yang tertib.
Di sinilah JKP berperan sebagai bantalan sementara. Namun, tidak semua pekerja yang kehilangan pekerjaan otomatis menerimanya. Artikel ini membahas pengertian JKP, syarat, manfaat, langkah klaim, dan batas waktunya sesuai ketentuan terbaru.
Apa Itu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)?
JKP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 yang telah diubah menjadi PP Nomor 6 Tahun 2025, berlaku sejak 7 Februari 2025. Program ini dikelola BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu pekerja mempertahankan taraf hidup layak dan kembali bekerja.
Iuran JKP sebesar 0,36 persen dari upah sebulan dengan batas maksimal Rp5.000.000 per bulan. Iuran tersebut bersumber dari rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan kontribusi pemerintah, sehingga tidak dipotong dari gaji pekerja.
Dengan demikian, JKP berbeda dari Jaminan Hari Tua (JHT) yang merupakan tabungan jangka panjang. JKP adalah dukungan sementara selama pekerja mencari pekerjaan baru, sehingga keduanya tidak saling menggantikan.
Syarat Mendapatkan JKP
Untuk bisa mendapatkan JKP, pekerja umumnya perlu memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini:
Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada program JKK, JKM, JHT, dan Jaminan Pensiun.
Memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir.
Mengalami PHK dan bersedia bekerja kembali.
Mendaftarkan akun SIAPKerja untuk mengajukan klaim.
Meski begitu, ketentuan terbaru tidak lagi mensyaratkan iuran enam bulan berturut-turut sebelum PHK. Perlu diperhatikan pula bahwa JKP umumnya tidak diberikan bagi pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, atau kontrak kerjanya berakhir sesuai jangka waktu.
Bagi perusahaan, syarat ini berarti pekerja harus didaftarkan sejak awal bekerja dan iuran dibayar tertib. Pekerja yang tidak terdaftar atau belum memenuhi masa iur tidak dapat mengklaim JKP meskipun mengalami PHK.
Cara Klaim JKP
Seperti namanya, JKP hanya bisa diklaim jika karyawan mengalami kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Proses klaim bisa dilakukan secara daring, ini caranya:
1. Laporkan PHK
PHK dilaporkan melalui portal SIAPKerja milik Kementerian Ketenagakerjaan. Data yang dibutuhkan mencakup identitas perusahaan, data pekerja, dan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Ajukan Klaim
Peserta masuk ke akun SIAPKerja, lalu mengajukan klaim manfaat JKP. Data pendukung, seperti NPWP dan nomor rekening bank penerima juga perlu dilengkapi. Pastikan data pada akun SIAPKerja sama dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar verifikasi tidak tertunda.
3. Tunggu Verifikasi
BPJS Ketenagakerjaan akan memverifikasi data kepesertaan dan dokumen. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan menerima pemberitahuan, kemudian manfaat uang tunai ditransfer ke rekening yang terdaftar.
4. Lanjutkan Klaim Bulanan
Manfaat uang tunai dibayarkan secara bertahap setiap bulan selama enam bulan. Karena itu, klaim untuk bulan berikutnya tetap perlu diajukan sesuai jadwal selama masa manfaat berjalan.
Batas Waktu Klaim dan Hak yang Dapat Hilang
Berdasarkan Pasal 40 PP Nomor 6 Tahun 2025, hak atas manfaat JKP hilang apabila peserta tidak mengajukan klaim dalam waktu enam bulan sejak PHK. Hak tersebut juga berakhir bila peserta telah memperoleh pekerjaan baru atau meninggal dunia.
Pekerja sebaiknya tetap mengajukan klaim sesegera mungkin sehingga manfaat tidak terhambat. Perusahaan juga sebaiknya menginformasikan prosedur ini kepada pekerja saat PHK terjadi, termasuk dokumen yang perlu disiapkan.
Pastikan JKP Karyawan Terdaftar!
JKP adalah perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan. Manfaatnya hanya dapat dinikmati bila kepesertaan aktif dan upah dilaporkan dengan benar. Oleh karena itu, kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja dan membayar iuran menjadi fondasi utama.
Apabila perusahaan ingin memastikan administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berjalan tertib, FR Consultant Indonesia dapat membantu mengelola administrasi SDM dan payroll secara rapi. Hubungi tim kami untuk mendiskusikan kebutuhan Anda!
