Karyawan tetap (PKWTT) yang resign tetap berhak THR jika hubungan kerjanya berakhir dalam 30 hari sebelum hari raya. Jika berakhir lebih dari 30 hari sebelumnya, haknya gugur. Karyawan kontrak (PKWT) yang hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya tidak berhak THR, berapa pun jaraknya.
Pertanyaan ini muncul hampir setiap tahun, baik dari karyawan yang sudah mendapat tawaran kerja baru maupun dari tim HR yang memproses pengunduran diri menjelang Lebaran. Jawabannya bergantung pada dua hal: status hubungan kerja dan tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja.
Artikel ini ditujukan untuk staf HR, payroll, pemilik usaha, dan karyawan yang sedang mempertimbangkan resign. Anda akan memahami dasar hukumnya, cara menghitung batas 30 hari, besaran THR yang harus dibayar, perlakuan bagi karyawan kontrak, serta langkah praktis bagi perusahaan dan karyawan.
Apa Aturan THR untuk Karyawan yang Resign?
Aturannya ada di Pasal 7 Permenaker 6/2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Pasal ini mengatur hak THR bagi pekerja yang hubungan kerjanya berakhir menjelang hari raya.
• Pasal 7 ayat (1): pekerja dengan hubungan kerja berdasarkan PKWTT yang mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan berhak atas THR.
• Pasal 7 ayat (3): ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pekerja PKWT yang hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan.
Pasal ini memakai istilah pemutusan hubungan kerja, bukan secara khusus resign. Namun, dalam UU Ketenagakerjaan yang diubah UU Cipta Kerja, pengunduran diri atas kemauan sendiri termasuk salah satu bentuk berakhirnya hubungan kerja. Karena itu, praktisi hukum ketenagakerjaan umumnya menafsirkan aturan 30 hari ini berlaku juga bagi karyawan tetap yang resign.
Ketentuan pokok THR lainnya tetap berlaku, termasuk SE Menaker M/3/HK.04.00/III/2026 yang menegaskan THR wajib dibayar penuh dan tidak boleh dicicil.
Bagaimana Menghitung Batas 30 Hari Sebelum Hari Raya?
Batas 30 hari dihitung dari tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja, yaitu hari kerja terakhir karyawan. Tanggal pengajuan surat resign tidak menjadi patokan.
Ambil contoh Idulfitri 2026 yang jatuh pada 21 Maret 2026. Tiga puluh hari sebelumnya adalah 19 Februari 2026.
Tanggal efektif resign (karyawan tetap)
Hak THR
10 Februari 2026
Tidak berhak, karena berakhir lebih dari 30 hari sebelum hari raya
19 Februari 2026
Berhak, karena tepat 30 hari sebelum hari raya
5 Maret 2026
Berhak
18 Maret 2026
Berhak
Contoh kasus yang sering terjadi: karyawan mengajukan surat resign pada 2 Februari 2026 dengan masa pemberitahuan 30 hari, sehingga hari terakhirnya 4 Maret 2026. Meskipun suratnya diajukan lebih dari 30 hari sebelum Lebaran, ia tetap berhak THR karena hubungan kerjanya baru berakhir 4 Maret 2026.
Karena tanggal efektif sangat menentukan, pastikan tanggal itu tertulis jelas di surat persetujuan resign atau surat keterangan kerja. Kekeliruan satu atau dua hari bisa mengubah hak THR.
Berapa Besar THR untuk Karyawan yang Resign?
Besarnya sama dengan THR karyawan aktif. Masa kerja 12 bulan atau lebih mendapat satu bulan upah, sedangkan masa kerja satu sampai kurang dari 12 bulan mendapat THR proporsional.
Upah yang dipakai adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan yang bergantung pada kehadiran, seperti uang makan harian, tidak ikut dihitung.
Contoh karyawan dengan masa kerja di atas setahun
Kasus: Rani bekerja sejak 2022 dengan gaji pokok Rp8.000.000 dan tunjangan jabatan tetap Rp1.000.000. Tanggal efektif resign-nya 6 Maret 2026, lima belas hari sebelum Idulfitri.
• Status: karyawan tetap, berakhir dalam 30 hari sebelum hari raya, sehingga berhak THR.
• Masa kerja lebih dari 12 bulan, sehingga THR = satu bulan upah.
• THR Rani: Rp8.000.000 + Rp1.000.000 = Rp9.000.000.
Contoh karyawan dengan masa kerja di bawah setahun
Kasus: Fajar mulai bekerja sebagai karyawan tetap pada 1 Agustus 2025 dengan upah Rp6.000.000. Tanggal efektif resign-nya 1 Maret 2026.
1. Tanggal efektif berada dalam 30 hari sebelum Idulfitri, sehingga Fajar berhak THR.
2. Masa kerja 1 Agustus 2025 sampai 1 Maret 2026: 7 bulan.
3. THR: (7 ÷ 12) × Rp6.000.000 = Rp3.500.000.
Masa kerja untuk karyawan yang resign dihitung sampai tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja. Jika perusahaan menghitung masa kerja dalam hari, tuliskan metode itu dalam peraturan perusahaan agar konsisten.
Apakah Karyawan Kontrak yang Resign Berhak THR?
Tidak. Pasal 7 ayat (3) Permenaker 6/2016 menyatakan karyawan PKWT yang hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya tidak berhak atas THR, meskipun berakhirnya hanya beberapa hari sebelum Lebaran.
Ketentuan ini berlaku untuk dua kondisi:
• Kontrak habis sebelum hari raya. Misalnya kontrak berakhir 15 Maret 2026, sementara Idulfitri 21 Maret 2026.
• Karyawan kontrak mengundurkan diri sebelum kontrak selesai. Selain tidak berhak THR, karyawan PKWT yang mengakhiri kontrak lebih awal dapat diwajibkan membayar ganti rugi sebesar upah sampai batas waktu kontrak berakhir, sesuai UU Ketenagakerjaan, kecuali perjanjian kerjanya mengatur lain.
Sebaliknya, karyawan kontrak yang masih terikat kontrak pada hari raya tetap berhak THR penuh atau proporsional, sama seperti karyawan tetap. Jika kontraknya diperpanjang tanpa jeda, masa kerja dihitung berlanjut.
Bagaimana Jika Perusahaan Memberikan Lebih dari Aturan?
Aturan THR adalah standar minimum. Jika perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, atau kebiasaan yang berlaku memberikan THR kepada karyawan resign dalam kondisi yang lebih luas, ketentuan yang lebih baik itulah yang berlaku.
Beberapa perusahaan, misalnya, tetap memberikan THR proporsional kepada karyawan tetap yang resign 45 hari sebelum Lebaran sebagai bentuk apresiasi. Kebijakan seperti ini sah, tetapi sebaiknya tertulis agar tidak menimbulkan kecemburuan atau sengketa di kemudian hari.
Kapan THR Karyawan Resign Harus Dibayar?
THR karyawan resign tetap mengikuti batas waktu umum, yaitu paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Dalam praktik, banyak perusahaan membayarkannya bersama gaji terakhir dan hak-hak lain saat proses serah terima selesai.
• Jika tanggal efektif resign sebelum H-7, bayarkan bersama penyelesaian hak akhir atau paling lambat H-7.
• Jika tanggal efektif resign setelah H-7, karyawan masih aktif saat batas pembayaran, sehingga THR dibayar bersama karyawan lain.
• Keterlambatan dikenai denda 5% dari total THR dan sanksi administratif sesuai PP 36/2021, sama seperti untuk karyawan aktif.
Jangan menahan THR sebagai syarat pengembalian aset atau penyelesaian pekerjaan. Urusan serah terima sebaiknya diselesaikan lewat prosedur offboarding tersendiri.
Bagaimana Pajak atas THR Karyawan Resign?
THR karyawan resign tetap dipotong PPh 21. Bedanya, bulan resign diperlakukan sebagai masa pajak terakhir, sehingga perhitungannya tidak memakai TER.
Pada masa pajak terakhir, perusahaan menghitung PPh 21 atas seluruh penghasilan sejak Januari, termasuk THR, dengan tarif Pasal 17 UU PPh, lalu menguranginya dengan pajak yang sudah dipotong sebelumnya. Perusahaan kemudian memberikan bukti potong tahunan (BPA1) kepada karyawan untuk dibawa ke tempat kerja baru atau dilaporkan di SPT Tahunan.
Jika perusahaan juga membayar uang pisah, komponen itu termasuk pesangon dan dikenai PPh 21 final dengan tarif tersendiri, terpisah dari THR dan gaji terakhir.
Apa yang Perlu Dilakukan Perusahaan dan Karyawan?
Bagi perusahaan
• Cek status hubungan kerja (PKWTT atau PKWT) dan tanggal efektif resign setiap kali menerima surat pengunduran diri menjelang hari raya.
• Tuliskan tanggal efektif secara tegas di surat persetujuan resign.
• Masukkan THR ke dalam perhitungan hak akhir karyawan beserta PPh 21 masa pajak terakhirnya.
• Simpan bukti pembayaran THR untuk berjaga-jaga jika ada pengaduan ke Posko THR atau dinas ketenagakerjaan.
Bagi karyawan
• Periksa status kontrak Anda dan hitung tanggal 30 hari sebelum hari raya sebelum menentukan hari kerja terakhir.
• Ajukan resign sesuai masa pemberitahuan yang diatur, umumnya 30 hari, agar hak-hak Anda tetap terlindungi.
• Minta rincian hak akhir secara tertulis, termasuk THR, gaji terakhir, sisa cuti, dan uang pisah jika ada.
• Jika THR tidak dibayar padahal Anda berhak, ajukan perundingan bipartit terlebih dahulu, lalu laporkan ke Posko THR Kemnaker atau dinas ketenagakerjaan setempat.
Hal yang Harus Diperhatikan
Karyawan tetap yang resign tetap berhak THR jika hubungan kerjanya berakhir dalam 30 hari sebelum hari raya. Karyawan kontrak yang hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya tidak berhak, kecuali perusahaan memberikan kebijakan yang lebih baik.
• Dasar hukumnya Pasal 7 Permenaker 6/2016.
• Patokan 30 hari adalah tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja, bukan tanggal surat resign.
• Besarnya sama dengan THR biasa: satu bulan upah atau proporsional sesuai masa kerja.
• THR karyawan resign dipotong PPh 21 dengan perhitungan masa pajak terakhir.
Langkah berikutnya: jika Anda di tim HR, tambahkan pengecekan hak THR ke dalam checklist offboarding untuk setiap resign yang terjadi dua bulan sebelum hari raya. Jika Anda karyawan, hitung tanggal H-30 Lebaran sebelum menetapkan hari kerja terakhir.
FAQ
Apakah karyawan yang resign dua minggu sebelum Lebaran dapat THR?
Ya, jika ia karyawan tetap. Tanggal efektif resign berada dalam 30 hari sebelum hari raya, sehingga haknya atas THR tetap ada.
Apakah karyawan resign 40 hari sebelum Lebaran dapat THR?
Menurut aturan, tidak. Hak THR karyawan resign hanya berlaku jika hubungan kerja berakhir dalam 30 hari sebelum hari raya, kecuali perusahaan mengatur lebih baik.
Apakah karyawan kontrak yang kontraknya habis seminggu sebelum Lebaran dapat THR?
Tidak. Pasal 7 ayat (3) Permenaker 6/2016 menyatakan karyawan PKWT yang hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya tidak berhak THR.
Patokan 30 hari dihitung dari tanggal surat resign atau hari terakhir kerja?
Dari hari terakhir kerja, yaitu tanggal efektif berakhirnya hubungan kerja. Tanggal pengajuan surat resign tidak menjadi patokan.
Bagaimana jika perusahaan tidak membayar THR karyawan resign yang berhak?
Karyawan dapat menempuh perundingan bipartit, lalu melapor ke Posko THR Kemnaker atau dinas ketenagakerjaan. Perusahaan yang terlambat membayar dikenai denda 5% dan sanksi administratif.
