Cara Klaim JKK BPJS Ketenagakerjaan Saat Kecelakaan Kerja

Saat karyawan mengalami kecelakaan kerja, perusahaan harus memberi pertolongan pertama, membawa korban ke fasilitas kesehatan mitra BPJS Ketenagakerjaan, lalu menyampaikan laporan tahap I paling lama 2 × 24 jam sejak kejadian. Setelah dokter menyatakan karyawan sembuh, cacat, atau meninggal, laporan tahap II disampaikan paling lama 2 × 24 jam untuk mengajukan manfaat JKK.

Kecelakaan kerja selalu datang tiba-tiba. Dalam situasi panik, banyak perusahaan lupa bahwa ada batas waktu pelaporan yang ketat. Keterlambatan atau dokumen yang tidak lengkap bisa membuat proses klaim lebih lama, padahal karyawan dan keluarganya sangat membutuhkan kepastian biaya pengobatan dan penghasilan.

Artikel ini ditujukan untuk staf HR, admin personalia, pemilik usaha, petugas K3, dan karyawan yang ingin tahu haknya. Anda akan memahami apa itu JKK, kecelakaan apa saja yang ditanggung, manfaat yang bisa diterima, langkah klaim tahap demi tahap, dokumen yang perlu disiapkan, serta kesalahan yang sering memperlambat klaim.

Apa Itu JKK BPJS Ketenagakerjaan?

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, berupa pelayanan kesehatan dan santunan uang. Iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja.

Dasar hukumnya adalah PP 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM, sebagaimana diubah dengan PP 82/2019 yang menambah sejumlah manfaat. Melalui PP 6/2025, tarif iuran JKK disesuaikan menjadi 0,10% sampai 1,60% dari upah sebulan, tergantung tingkat risiko lingkungan kerja.

Kecelakaan Apa Saja yang Ditanggung JKK?

JKK menanggung kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk dalam perjalanan pergi dan pulang kerja, serta penyakit yang timbul akibat lingkungan kerja.

• Kecelakaan di tempat kerja, misalnya terjatuh dari tangga gudang atau tangan terluka saat mengoperasikan mesin.

• Kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

• Kecelakaan saat dinas luar atau menjalankan tugas di luar kantor atas perintah perusahaan.

• Penyakit akibat kerja, misalnya gangguan pernapasan akibat paparan debu atau bahan kimia di tempat kerja.

Kecelakaan saat karyawan menyimpang dari rute biasa untuk urusan pribadi, misalnya mampir berbelanja dalam waktu lama, berpotensi tidak dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Penilaiannya dilakukan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan kronologi dan bukti yang disampaikan.

Apa Saja Manfaat JKK yang Bisa Diterima?

Manfaat JKK terdiri atas pelayanan kesehatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, serta santunan uang sesuai kondisi akhir karyawan.

Pelayanan kesehatan

• Pemeriksaan, pengobatan, perawatan inap, operasi, ICU, obat, dan alat kesehatan sesuai kebutuhan medis, tanpa batas biaya.

• Pemeriksaan diagnostik untuk menuntaskan pengobatan.

• Rehabilitasi berupa alat bantu atau alat pengganti anggota tubuh.

• Perawatan di rumah (home care) hingga Rp20.000.000 bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan perawatan di rumah sakit.

Santunan uang

• Biaya pengangkutan korban: darat hingga Rp5.000.000, laut hingga Rp2.000.000, dan udara hingga Rp10.000.000.

• Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB): pengganti upah selama karyawan tidak bisa bekerja karena perawatan, yaitu 100% upah untuk 12 bulan pertama, lalu 50% upah sampai dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal.

• Santunan cacat sebagian: dihitung dari persentase cacat sesuai tabel PP 44/2015 dikali 80 kali upah sebulan.

• Santunan cacat total tetap: 70% dikali 80 kali upah sebulan.

• Santunan kematian akibat kecelakaan kerja: 48 kali upah sebulan, ditambah biaya pemakaman dan santunan berkala.

• Beasiswa pendidikan bagi dua anak peserta yang meninggal atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, dengan total hingga Rp174.000.000 dari TK sampai perguruan tinggi.

Upah yang dipakai sebagai dasar santunan adalah upah yang dilaporkan perusahaan saat membayar iuran. Karena itu, upah yang dilaporkan lebih kecil dari sebenarnya akan langsung mengurangi santunan karyawan.

Contoh perhitungan santunan

Kasus: Dedi, operator gudang dengan upah terdaftar Rp5.000.000 per bulan, patah kaki saat bekerja dan harus dirawat selama 4 bulan sebelum sembuh total.

• Biaya pengobatan dan operasi ditanggung penuh di fasilitas kesehatan mitra.

• STMB 4 bulan dengan 100% upah: 4 × Rp5.000.000 = Rp20.000.000, dibayarkan perusahaan setiap bulan lalu diganti BPJS Ketenagakerjaan saat laporan tahap II.

Jika kecelakaan itu mengakibatkan Dedi meninggal dunia, santunan kematiannya adalah 48 × Rp5.000.000 = Rp240.000.000, di luar biaya pemakaman, santunan berkala, dan beasiswa anak.

Bagaimana Langkah Klaim JKK Tahap demi Tahap?

Klaim JKK berjalan dalam empat tahap: penanganan awal, laporan tahap I, perawatan dan pembayaran upah, lalu laporan tahap II sebagai pengajuan manfaat.

Langkah 1: Beri pertolongan pertama dan bawa ke faskes mitra

• Berikan pertolongan pertama di lokasi kejadian.

• Bawa korban ke rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dikenal sebagai Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).

• Sampaikan kepada petugas bahwa ini adalah kasus kecelakaan kerja dengan menunjukkan kartu atau nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

• Dalam kondisi darurat, korban boleh dibawa ke faskes terdekat meskipun bukan PLKK. Simpan semua kuitansi untuk pengajuan penggantian.

Langkah 2: Sampaikan laporan tahap I paling lama 2 × 24 jam

Perusahaan wajib melaporkan kecelakaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan setempat paling lama 2 × 24 jam sejak kecelakaan terjadi. Laporan ini berisi identitas karyawan, waktu dan lokasi kejadian, kronologi, saksi, serta tempat korban dirawat.

Laporan dapat disampaikan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau kanal pelaporan resmi perusahaan yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan. Laporan awal ini penting agar faskes mitra bisa langsung memberikan layanan tanpa penagihan ke karyawan.

Langkah 3: Bayarkan upah selama karyawan dirawat

Selama karyawan tidak bisa bekerja, perusahaan membayarkan upahnya terlebih dahulu sesuai ketentuan STMB. Perusahaan juga menalangi biaya pengangkutan dan pertolongan pertama jika ada. Semua pembayaran ini diganti BPJS Ketenagakerjaan setelah laporan tahap II diproses, sehingga simpan bukti transfer dan slip gaji.

Langkah 4: Sampaikan laporan tahap II paling lama 2 × 24 jam setelah dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal

Setelah dokter mengeluarkan surat keterangan bahwa karyawan sembuh, cacat, atau meninggal dunia, perusahaan menyampaikan laporan tahap II paling lama 2 × 24 jam. Laporan ini sekaligus menjadi pengajuan pembayaran manfaat JKK dan penggantian biaya yang sudah ditalangi perusahaan.

BPJS Ketenagakerjaan kemudian memverifikasi berkas dan membayar penggantian. Untuk penggantian yang ditalangi perusahaan, verifikasi dan pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah berkas lengkap.

Dokumen Apa Saja yang Perlu Disiapkan?

Siapkan dokumen sejak hari pertama agar laporan tahap II tidak tertunda. Dokumen yang umumnya diminta:

• Kartu atau nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan KTP karyawan.

• Formulir laporan kecelakaan kerja tahap I dan tahap II.

• Kronologi kejadian yang ditandatangani atasan, disertai keterangan saksi.

• Surat keterangan dokter yang menyatakan kondisi akhir karyawan.

• Kuitansi biaya pengobatan jika dirawat di faskes non-mitra, serta kuitansi biaya pengangkutan.

• Daftar hadir dan bukti pembayaran upah selama karyawan tidak bekerja.

• Untuk kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan kerja: surat keterangan dari kepolisian.

• Untuk kematian: surat keterangan kematian, kartu keluarga, dan dokumen ahli waris.

Persyaratan dokumen dapat berbeda antarkasus, jadi konfirmasikan daftar lengkapnya ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan tempat perusahaan terdaftar.

Bagaimana Jika Perusahaan Menunggak Iuran atau Belum Mendaftarkan Karyawan?

Tanggung jawab bisa beralih ke perusahaan. Jika iuran JKK menunggak lebih dari tiga bulan berturut-turut, perusahaan wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKK kepada karyawan atau ahli warisnya. Setelah tunggakan dan dendanya dilunasi, perusahaan dapat meminta penggantian dari BPJS Ketenagakerjaan.

Jika karyawan belum didaftarkan sama sekali, perusahaan pada dasarnya menanggung sendiri seluruh hak yang seharusnya diterima karyawan, di samping sanksi administratif atas kewajiban pendaftaran. Risiko finansialnya bisa sangat besar, terutama untuk kasus cacat atau kematian.

Karena itu, pastikan setiap karyawan baru didaftarkan sejak hari pertama bekerja dan upah yang dilaporkan sesuai dengan upah sebenarnya.

Apa Kesalahan Umum yang Memperlambat Klaim JKK?

Kesalahan yang paling sering adalah terlambat melapor, kronologi yang tidak jelas, dan upah yang dilaporkan lebih kecil dari kenyataan.

• Melewati batas 2 × 24 jam untuk laporan tahap I karena perusahaan sibuk menangani korban.

• Kronologi tidak konsisten antara laporan perusahaan, keterangan saksi, dan catatan rumah sakit.

• Korban dibawa ke faskes non-mitra tanpa alasan darurat, sehingga proses penggantian lebih panjang.

• Upah yang dilaporkan lebih rendah dari upah sebenarnya, sehingga santunan karyawan ikut mengecil.

• Tidak menyimpan bukti pembayaran upah selama karyawan dirawat, sehingga penggantian STMB terhambat.

• Menunda laporan tahap II setelah surat keterangan dokter terbit.

Kebiasaan yang membantu adalah menyiapkan SOP kecelakaan kerja satu halaman yang ditempel di area kerja, berisi nomor darurat, alamat PLKK terdekat, nama penanggung jawab pelaporan, dan daftar dokumen yang harus dikumpulkan.

Hal Yang Pelu Diperhatikan

Klaim JKK BPJS Ketenagakerjaan bergantung pada kecepatan dan kelengkapan laporan perusahaan. Kuncinya ada di dua batas waktu: laporan tahap I paling lama 2 × 24 jam setelah kecelakaan, dan laporan tahap II paling lama 2 × 24 jam setelah dokter menyatakan kondisi akhir karyawan.

• JKK menanggung kecelakaan di tempat kerja, dalam perjalanan pergi pulang kerja, saat dinas, serta penyakit akibat kerja.

• Pengobatan ditanggung tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis.

• Santunan meliputi STMB, cacat, kematian 48 kali upah, biaya pengangkutan, dan beasiswa anak.

• Perusahaan menalangi upah dan biaya tertentu, lalu mendapat penggantian dari BPJS Ketenagakerjaan.

• Upah yang dilaporkan dengan benar memastikan santunan karyawan sesuai haknya.

Langkah berikutnya: cek apakah semua karyawan di perusahaan Anda sudah terdaftar dengan upah yang benar, cari PLKK terdekat dari lokasi kerja, lalu susun SOP kecelakaan kerja satu halaman yang mudah diakses semua tim.

Butuh Solusi untuk Kebutuhan Keuangan, Akuntansi, atau Perpajakan Bisnis Anda?

FAQ

Berapa lama batas waktu lapor kecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan?

Laporan tahap I paling lama 2 × 24 jam sejak kecelakaan, dan laporan tahap II paling lama 2 × 24 jam setelah dokter menyatakan karyawan sembuh, cacat, atau meninggal.

Apakah kecelakaan saat berangkat kerja ditanggung JKK?

Ya, selama terjadi dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Apakah ada batas biaya pengobatan JKK?

Tidak ada batas biaya untuk pengobatan sesuai kebutuhan medis di fasilitas kesehatan mitra BPJS Ketenagakerjaan.

Siapa yang membayar upah karyawan selama dirawat?

Perusahaan membayar terlebih dahulu sesuai ketentuan santunan sementara tidak mampu bekerja, lalu mengajukan penggantian ke BPJS Ketenagakerjaan.

Bagaimana jika perusahaan menunggak iuran JKK?

Jika tunggakan lebih dari tiga bulan berturut-turut, perusahaan wajib membayar manfaat JKK terlebih dahulu dan baru bisa meminta penggantian setelah tunggakan dilunasi.