Perubahan yang perlu diperhatikan saat ini berkaitan dengan mekanisme pemungutan pajak. Melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025, pemerintah mengatur penunjukan pihak lain, termasuk marketplace atau lokapasar tertentu, untuk memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Artinya, fokus utama seller bukan sekadar bertanya apakah jualan online dikenai pajak, melainkan memahami status kewajiban usahanya, menyiapkan data perpajakan, dan mencatat omzet secara konsisten di seluruh kanal penjualan.
Aturan Pajak Marketplace: Marketplace Dapat Menjadi Pemungut PPh Pasal 22
PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengatur marketplace yang ditunjuk sebagai pihak pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang dalam negeri. Mekanisme ini tidak menciptakan pajak baru atas penjualan online.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa perubahan utamanya ada pada cara penyetoran pajak. Sebelumnya, pedagang melakukan penyetoran sendiri sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam skema baru, marketplace yang ditunjuk dapat melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi seller.
PPh Pasal 22 dalam skema marketplace ditetapkan sebesar **0,5% dari peredaran bruto atau nilai transaksi dalam dokumen tagihan**, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Karena basisnya adalah nilai bruto sebagaimana diatur, seller perlu membedakannya dari laba bersih usaha.
Namun, tarif tersebut tidak dapat dibaca secara terpisah dari status wajib pajak dan mekanisme pajak yang berlaku bagi masing-masing seller. Seller juga tidak perlu menyimpulkan bahwa semua penjualan di marketplace pasti langsung dikenai pemungutan dengan skema yang sama.
Marketplace yang dapat ditunjuk pun bukan seluruh platform digital secara otomatis. Ada kriteria tertentu, termasuk penggunaan rekening eskro serta ambang nilai transaksi atau traffic di Indonesia sebagaimana diatur dalam PER-15/PJ/2025.
Waktu Penerapan Pajak Toko Online oleh Marketplace
Salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul adalah: kapan pemotongan atau pemungutan pajak marketplace mulai berlaku?Per **18 September 2026**, pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace masih belum berlaku. Berdasarkan pengumuman DJP melalui PENG-46/PJ.09/2026, pemberlakuan ketentuan pemungutan ditunda hingga **31 Oktober 2026**. Pemungutan dijadwalkan mulai berlaku pada **1 November 2026**.
Pengumuman tersebut juga menyatakan bahwa keputusan penunjukan marketplace yang sebelumnya telah diterbitkan akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali. Dengan demikian, informasi mengenai platform yang pernah tercantum sebagai pihak ditunjuk perlu dibaca bersama perkembangan penunjukan terbaru.
Bagi seller, informasi ini penting agar tidak terburu-buru menganggap marketplace telah memungut PPh Pasal 22 dari seluruh transaksi saat ini. Sebaliknya, periode sebelum penerapan dapat digunakan untuk memperbaiki administrasi usaha dan memahami dokumen yang kemungkinan diperlukan ketika mekanisme pemungutan mulai berjalan.
Data yang Perlu Disiapkan Seller Marketplace
Dalam skema pemungutan oleh marketplace yang ditunjuk, pedagang dalam negeri perlu menyampaikan data tertentu kepada marketplace, termasuk NPWP atau NIK serta alamat korespondensi.Untuk wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tahun berjalan sampai dengan **Rp500 juta**, terdapat kebutuhan untuk menyampaikan surat pernyataan bermeterai sesuai format yang diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025.
Apabila wajib pajak orang pribadi kemudian melampaui omzet Rp500 juta dalam tahun pajak berjalan, seller perlu menyampaikan surat pernyataan bahwa peredaran bruto telah melebihi batas tersebut. Penyampaiannya dilakukan paling lambat pada akhir bulan ketika batas omzet tersebut terlampaui.
Hal yang perlu digarisbawahi: penghitungan omzet tidak seharusnya dilakukan hanya berdasarkan satu akun toko atau satu marketplace. DJP menjelaskan bahwa peredaran bruto mencakup keseluruhan toko online dan toko offline milik wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Misalnya, seller yang berjualan melalui lebih dari satu marketplace, website sendiri, social commerce, dan toko fisik perlu melihat omzet usahanya secara gabungan. Karena itu, pencatatan penjualan lintas kanal menjadi salah satu fondasi penting dalam kepatuhan pajak usaha.
Memahami Batas Rp500 Juta dan Rp4,8 Miliar
Dua angka yang sering muncul dalam pembahasan pajak toko online adalah Rp500 juta dan Rp4,8 miliar. Keduanya memiliki konteks yang berbeda sehingga tidak sebaiknya disamakan.
Batas **Rp500 juta** relevan bagi wajib pajak orang pribadi dalam konteks peredaran bruto tahun berjalan dan penyampaian pernyataan kepada marketplace yang ditunjuk. Seller perlu memantau batas ini berdasarkan total peredaran bruto usaha, bukan hanya omzet dari satu kanal penjualan.
Sementara itu, batas **Rp4,8 miliar** berkaitan dengan kewajiban untuk melaporkan usaha guna dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha yang peredaran bruto atau penerimaan brutonya melampaui Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan pelampauan batas tersebut.
Pengusaha yang berada di bawah batas tersebut dapat memilih untuk menjadi PKP. Namun, status PKP dan mekanisme PPN perlu dianalisis sesuai kondisi usaha masing-masing, termasuk jenis transaksi dan administrasi bisnis yang dijalankan.
Seller juga perlu berhati-hati ketika membahas skema PPh final atas peredaran bruto tertentu. Tidak semua pelaku usaha dengan omzet sampai Rp4,8 miliar otomatis menggunakan skema tersebut. Penerapannya tetap bergantung pada kriteria subjek dan ketentuan yang berlaku.
Apakah Pungutan Marketplace Bisa Diperhitungkan di SPT?
PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace tidak selalu berarti pajak tambahan yang berdiri sendiri tanpa penghitungan lanjutan.
Bagi pedagang yang memenuhi kriteria skema PPh final atas peredaran bruto tertentu, PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace dapat menjadi pengurang PPh final terutang. Sementara itu, bagi pedagang yang tidak memenuhi kriteria tersebut, pungutan PPh Pasal 22 dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh.
Karena perlakuannya dapat berbeda bergantung pada profil wajib pajak dan skema pajak yang digunakan, seller sebaiknya menyimpan bukti transaksi, laporan penjualan, serta dokumen pemungutan pajak dengan rapi. Dokumen tersebut akan membantu proses rekonsiliasi dan pelaporan pajak tahunan.
Langkah Praktis Menjelang Penerapan PPh 22 Marketplace
Menjelang jadwal penerapan pemungutan pada 1 November 2026, seller dapat mulai melakukan beberapa persiapan berikut:
1. Memastikan NPWP atau NIK dan alamat korespondensi telah tersedia serta sesuai data perpajakan.
2. Menyusun rekap omzet gabungan dari marketplace, website, social commerce, dan toko offline.
3. Memantau posisi omzet terhadap batas Rp500 juta dan Rp4,8 miliar.
4. Menyimpan dokumen transaksi serta bukti pemungutan secara teratur.
5. Meninjau kembali status pajak usaha untuk memahami apakah pungutan dapat menjadi pengurang PPh final atau kredit pajak.
Pada akhirnya, **pajak marketplace bukan alasan untuk menghentikan pertumbuhan penjualan digital**, melainkan bagian dari administrasi usaha yang perlu dikelola dengan lebih tertib. Dengan data omzet yang rapi dan pemahaman mekanisme yang tepat, seller dapat mempersiapkan perubahan tanpa kepanikan.
FR Consultant Indonesia dapat membantu bisnis dan seller marketplace meninjau pencatatan omzet lintas kanal, status perpajakan usaha, serta kesiapan administrasi sebelum mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 diterapkan. Draft ini tetap perlu melalui human review dan disesuaikan dengan kondisi wajib pajak serta perkembangan ketentuan terbaru.
