Hal ini makin penting setelah terbitnya **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026**, yang berlaku sejak 22 April 2026. Regulasi ini tidak menaikkan tarif PPh Badan menjadi 22%. Namun, PP tersebut menata kembali pihak yang berhak menggunakan **PPh Final 0,5%**.
Karena itu, asumsi bahwa setiap usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar otomatis dikenai pajak 0,5% sudah tidak tepat. PT biasa, CV, firma, koperasi, PT Perorangan, dan usaha perseorangan dapat memiliki perlakuan pajak yang berbeda.
Artikel ini membahas cara memahami **perhitungan pajak perusahaan** berdasarkan kelompok omzet dan skema pajak yang relevan.
Dua Dasar Perhitungan Pajak yang Perlu Dibedakan
Sebelum menghitung pajak, pemilik usaha perlu membedakan dua mekanisme utama berikut.1. PPh Final 0,5% dihitung dari omzet
PPh Final 0,5% dihitung berdasarkan peredaran bruto atau omzet usaha. Biaya operasional, beban gaji, sewa, maupun biaya usaha lainnya tidak mengurangi dasar pengenaan pajak final.
Secara sederhana:
**PPh Final = 0,5% × omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak**
Karena berbasis omzet, usaha dengan margin tipis atau bahkan sedang mengalami rugi secara komersial tetap dapat memiliki PPh Final terutang selama masih menggunakan skema ini dan memperoleh omzet yang menjadi dasar pajak.
2. PPh Badan tarif umum dihitung dari laba fiskal
Berbeda dari pajak final, PPh Badan menggunakan dasar **Penghasilan Kena Pajak (PKP)** atau laba fiskal, bukan omzet.
Secara ringkas, PKP diperoleh setelah penghasilan bruto dikurangi biaya yang dapat dibebankan secara fiskal, dengan memperhatikan koreksi fiskal, penghasilan yang telah dikenai pajak final, serta penghasilan yang bukan objek pajak.
Tarif umum PPh Badan adalah **22% dari PKP**. Artinya, tarif 22% bukan pajak atas total penjualan atau omzet perusahaan.
Dalam skema tarif umum, apabila perusahaan mengalami rugi fiskal sehingga tidak memiliki PKP, PPh Badan terutang dapat nihil. Kerugian fiskal pada prinsipnya dapat dikompensasikan dengan laba fiskal hingga lima tahun berikutnya sesuai ketentuan.
PP Nomor 20 Tahun 2026: Siapa yang Berhak Menggunakan Tarif 0,5%?
PP Nomor 20 Tahun 2026 mengubah ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 terkait PPh Final bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu.Setelah perubahan ini, subjek yang dapat menggunakan PPh Final 0,5%, sepanjang omzetnya tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dan memenuhi persyaratan lainnya, meliputi:
- Wajib Pajak Orang Pribadi;
- Wajib Pajak badan berbentuk **Perseroan Perorangan atau PT Perorangan yang didirikan oleh satu orang**; dan
- koperasi.
Dengan demikian, **PT biasa, CV, firma, serta BUMDes atau BUMDesma tidak termasuk subjek baru PPh Final 0,5%** dalam pengaturan utama PP Nomor 20 Tahun 2026.
Namun, terdapat ketentuan peralihan bagi entitas yang telah menggunakan skema sebelumnya dan masa pemanfaatannya belum berakhir ketika PP ini mulai berlaku. Kondisi tersebut perlu diperiksa secara individual karena status pajak setiap usaha dapat berbeda.
PP Nomor 20 Tahun 2026 juga diarahkan untuk memastikan PPh Final 0,5% digunakan secara tepat sasaran, termasuk mencegah pemecahan usaha dan penggunaan PT Perorangan secara tidak semestinya untuk memperoleh tarif tersebut.
Omzet di Bawah Rp500 Juta: Tidak Otomatis Bebas Pajak untuk Badan Usaha
Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah anggapan bahwa omzet sampai Rp500 juta bebas PPh Final bagi seluruh pelaku usaha.Fasilitas omzet hingga **Rp500 juta per tahun** yang tidak dikenai PPh Final hanya berlaku bagi **Wajib Pajak Orang Pribadi** yang memenuhi syarat. Perhitungannya dilakukan secara kumulatif dalam satu tahun pajak.
Artinya, fasilitas ini tidak otomatis berlaku untuk PT, CV, firma, koperasi, maupun PT Perorangan. Pemilik badan usaha tidak sebaiknya mengasumsikan bahwa omzet awal Rp500 juta bebas dari PPh Final tanpa meninjau bentuk usaha dan ketentuan yang berlaku
Jika usaha berbentuk Wajib Pajak Orang Pribadi, PT Perorangan yang didirikan oleh satu orang, atau koperasi, serta memenuhi syarat lainnya, maka perhitungan dapat menggunakan tarif 0,5% dari omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Namun, apabila usaha berbentuk PT biasa, CV, atau firma yang tidak berada dalam ketentuan peralihan, omzet di bawah Rp4,8 miliar tidak otomatis membuat usaha tersebut dapat memakai PPh Final 0,5%.
Badan usaha tersebut pada umumnya perlu menghitung PPh berdasarkan tarif umum dengan memperhatikan fasilitas Pasal 31E.
Artinya, fasilitas ini tidak otomatis berlaku untuk PT, CV, firma, koperasi, maupun PT Perorangan. Pemilik badan usaha tidak sebaiknya mengasumsikan bahwa omzet awal Rp500 juta bebas dari PPh Final tanpa meninjau bentuk usaha dan ketentuan yang berlaku
Perhitungan Pajak untuk Omzet Rp500 Juta hingga Rp4,8 Miliar
Pada kelompok omzet ini, pemilik usaha harus terlebih dahulu memastikan apakah bisnisnya termasuk pihak yang berhak menggunakan PPh Final 0,5%.Jika usaha berbentuk Wajib Pajak Orang Pribadi, PT Perorangan yang didirikan oleh satu orang, atau koperasi, serta memenuhi syarat lainnya, maka perhitungan dapat menggunakan tarif 0,5% dari omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Namun, apabila usaha berbentuk PT biasa, CV, atau firma yang tidak berada dalam ketentuan peralihan, omzet di bawah Rp4,8 miliar tidak otomatis membuat usaha tersebut dapat memakai PPh Final 0,5%.
Badan usaha tersebut pada umumnya perlu menghitung PPh berdasarkan tarif umum dengan memperhatikan fasilitas Pasal 31E.
Omzet Rp4,8 Miliar hingga Rp50 Miliar: Potensi Tarif Efektif 11%
Badan usaha dalam negeri dengan omzet sampai Rp50 miliar dapat memperoleh fasilitas Pasal 31E. Fasilitas ini berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh Badan atas bagian PKP yang berasal dari omzet sampai Rp4,8 miliar.Karena tarif umum PPh Badan adalah 22%, maka tarif efektif atas bagian PKP yang memperoleh fasilitas tersebut menjadi **11%**.
Penting untuk dipahami, bagi badan usaha dengan omzet lebih dari Rp4,8 miliar hingga Rp50 miliar, tarif 11% tidak diterapkan atas seluruh laba fiskal. Fasilitas hanya diberikan secara proporsional pada bagian PKP yang terkait dengan omzet hingga Rp4,8 miliar. Sisa PKP yang tidak memperoleh fasilitas tetap dikenai tarif umum 22%.
Oleh sebab itu, perhitungan dalam kelompok omzet ini membutuhkan data laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal yang akurat.
Omzet di Atas Rp50 Miliar: Menggunakan Tarif Umum 22%
Untuk badan usaha dengan omzet di atas Rp50 miliar, fasilitas Pasal 31E tidak berlaku. PPh Badan dihitung menggunakan tarif umum sebesar **22% dari Penghasilan Kena Pajak**.Sekali lagi, dasar pengenaan tarif ini adalah laba fiskal, bukan total omzet. Perusahaan dengan penjualan tinggi tetapi memiliki biaya yang dapat dibebankan secara fiskal tetap harus menghitung PKP terlebih dahulu sebelum menentukan PPh Badan terutang.
Jenis Usaha yang Perlu Berhati-Hati Menggunakan Tarif 0,5%
Tidak semua penghasilan usaha dapat dimasukkan ke skema PPh Final 0,5%. PP Nomor 20 Tahun 2026 mengecualikan beberapa jenis penghasilan, termasuk penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.Kategori pekerjaan bebas mencakup antara lain pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, aktuaris, pekerja seni atau hiburan tertentu, influencer atau pembuat konten, olahragawan, pengajar, agen iklan, pengawas proyek, perantara, agen asuransi, hingga distributor pemasaran berjenjang.
Selain itu, penghasilan luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri, penghasilan yang sudah dikenai PPh Final berdasarkan ketentuan lain, serta penghasilan bukan objek pajak juga tidak dapat disamaratakan sebagai dasar PPh Final 0,5%.
Kesimpulan: Jangan Menentukan Pajak Hanya dari Omzet
Perhitungan pajak perusahaan pada 2026 perlu dimulai dari pertanyaan yang tepat: apa bentuk usaha Anda, berapa omzetnya, apakah usaha masih berhak menggunakan PPh Final 0,5%, dan berapa laba fiskalnya?
Secara umum, PPh Final 0,5% dihitung dari omzet dan hanya tersedia bagi subjek tertentu. Sementara itu, tarif 11% dan 22% berkaitan dengan PPh Badan atas PKP, termasuk fasilitas Pasal 31E bagi badan usaha dengan omzet sampai Rp50 miliar.
Kesalahan memilih skema dapat menyebabkan perhitungan pajak yang tidak sesuai. Karena itu, pemilik usaha perlu melakukan evaluasi bentuk usaha, omzet, pembukuan, serta rekonsiliasi fiskal sebelum melaporkan kewajiban pajaknya.
FR Consultant dapat membantu Anda meninjau skema pajak usaha, menghitung PPh Badan, menyiapkan rekonsiliasi fiskal, dan memastikan penerapan ketentuan PP Nomor 20 Tahun 2026 sesuai kondisi bisnis. Draft ini tetap perlu melalui human review dan penyesuaian berdasarkan data serta status perpajakan masing-masing usaha.
