Natura dan Fasilitas Karyawan: Mana yang Kena Pajak?

Sejak UU HPP berlaku, natura dan fasilitas yang diterima karyawan pada dasarnya adalah objek PPh Pasal 21. Pengecualiannya diatur dalam PMK 66/2023, misalnya makan bersama di kantor, seragam, laptop kerja, dan bingkisan hari raya. Fasilitas di luar daftar itu, atau yang nilainya melebihi batas, wajib dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.

Banyak perusahaan masih memakai cara pandang lama: fasilitas berupa barang atau fasilitas tidak dipajaki karyawan, tetapi juga tidak boleh dibiayakan perusahaan. Aturan itu sudah berubah sejak 2022. Sekarang tim HR dan payroll harus memilah setiap fasilitas, mulai dari kupon makan, sewa apartemen, sampai keanggotaan gym.

Artikel ini ditujukan untuk staf HR, payroll, finance, dan pemilik usaha yang memberikan fasilitas kepada karyawan. Anda akan memahami pengertian natura dan fasilitas, daftar yang dikecualikan beserta batas nilainya, cara menilai dan menghitung pajaknya, serta kesalahan yang paling sering muncul saat pemeriksaan.

Apa Itu Natura dan fasilitas?

Natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang yang berpindah kepemilikannya ke karyawan. fasilitas adalah imbalan berupa hak menggunakan fasilitas atau menerima layanan, tanpa perpindahan kepemilikan.

• Contoh natura: paket sembako, voucher belanja, ponsel yang diberikan menjadi milik karyawan, atau saham yang dibagikan sebagai insentif.

• Contoh fasilitas: rumah dinas, mobil operasional yang boleh dibawa pulang, keanggotaan klub olahraga, atau biaya sekolah anak yang dibayar langsung oleh perusahaan.

Perbedaan ini penting karena cara menilai keduanya berbeda. Natura dinilai berdasarkan nilai pasar barang. fasilitas dinilai berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan, atau seharusnya dikeluarkan, oleh pemberi kerja.

Apa yang Berubah Sejak UU HPP?

UU HPP membalik perlakuan pajak natura. Dulu natura bukan objek pajak bagi karyawan dan tidak bisa dibiayakan perusahaan. Sekarang natura menjadi objek pajak bagi karyawan, dan perusahaan boleh membebankannya sebagai biaya.

Perubahan ini berjalan bertahap:

• Tahun 2022: natura dan fasilitas yang diterima sepanjang 2022 dikecualikan dari objek pajak bagi penerimanya.

• Januari sampai Juni 2023: karyawan yang menerima natura objek pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya di SPT Tahunan 2023.

• Sejak 1 Juli 2023: PMK 66/2023 berlaku, dan pemberi kerja wajib memotong PPh 21 atas natura yang menjadi objek pajak.

Dasar hukumnya adalah UU PPh sebagaimana diubah dengan UU HPP, PP 55/2022, dan PMK 66/2023, yang sekaligus mencabut PMK 167/2018.

Natura Apa Saja yang Dikecualikan dari Objek Pajak?

UU HPP mengecualikan lima kelompok natura dan fasilitas dari objek pajak. Di luar lima kelompok ini, natura tetap dipajaki.

1. Makanan dan minuman untuk seluruh pegawai, misalnya makan siang di kantin kantor.

2. Natura di daerah tertentu, yaitu fasilitas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan olahraga di daerah terpencil atau yang ditetapkan pemerintah.

3. Natura yang menjadi keharusan pekerjaan, seperti seragam, alat pelindung diri, antar jemput karyawan, dan obat atau vaksin saat pandemi.

4. Natura yang dibiayai APBN, APBD, atau APBDes.

5. Natura dengan jenis dan batasan tertentu, yang daftar dan batas nilainya diatur PMK 66/2023.

Kelompok kelima paling sering dipakai perusahaan swasta. Berikut ringkasannya:

Satu prinsip yang perlu diingat: jika nilai fasilitas melebihi batas, hanya selisihnya yang menjadi objek pajak. Nilai di bawah batas tetap bebas pajak. 

Natura dan fasilitas Apa yang Tetap Jadi Objek Pajak?

Semua natura dan fasilitas yang tidak masuk lima kelompok pengecualian, atau yang melebihi batas nilainya, menjadi objek PPh 21 karyawan. Dalam praktik, yang paling sering muncul adalah:

• Sewa rumah atau apartemen di atas Rp2.000.000 sebulan.

• Keanggotaan golf atau klub otomotif, karena jenis olahraga ini dikecualikan dari batas Rp1.500.000.

• Mobil dinas untuk direksi atau pegawai yang memiliki saham di perusahaan, atau yang brutonya di atas Rp100.000.000 sebulan.

• Voucher belanja, paket liburan, atau hadiah ulang tahun yang totalnya melebihi Rp3.000.000 setahun.

• Biaya sekolah anak, asuransi kesehatan keluarga di luar risiko kerja, dan cicilan kendaraan pribadi yang dibayar perusahaan.

• Ponsel atau laptop mewah yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, misalnya diberikan sebagai hadiah prestasi.

Dari pengalaman mendampingi tim payroll, area paling rawan biasanya fasilitas untuk manajemen puncak. Fasilitasnya banyak, nilainya besar, dan sering dibayar lewat pos biaya umum sehingga tidak tercatat di sistem payroll.

Bagaimana Cara Menghitung Pajak atas Natura?

Natura yang menjadi objek pajak dijumlahkan ke penghasilan bruto karyawan pada bulan diterima, lalu dipotong PPh 21 bersama gaji. Untuk pegawai tetap, Januari sampai November memakai TER, dan Desember dihitung ulang dengan tarif Pasal 17.

Natura yang diberikan rutin setiap bulan diperlakukan seperti gaji. Natura yang diberikan sesekali diperlakukan seperti bonus.

Langkah menghitungnya

1. Daftar semua fasilitas yang diterima karyawan pada bulan tersebut.

2. Pisahkan yang dikecualikan tanpa batas, yang punya batas, dan yang sepenuhnya objek pajak.

3. Nilai setiap fasilitas: nilai pasar untuk natura, biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas.

4. Kurangi dengan batas pengecualian, lalu ambil selisihnya saja.

5. Tambahkan selisih tersebut ke penghasilan bruto bulan itu dan hitung PPh 21 dengan TER.

Contoh perhitungan

Kasus: Andi adalah manajer berstatus TK/0 (TER Kategori A) dengan gaji Rp12.000.000 sebulan. Perusahaan menyewakan apartemen untuknya seharga Rp5.000.000 sebulan dan membayarkan keanggotaan gym Rp3.600.000 setahun yang dibayar sekaligus pada bulan Januari. Untuk penyederhanaan, premi JKK dan JKM diabaikan.

• Apartemen: Rp5.000.000 − batas Rp2.000.000 = Rp3.000.000 objek pajak setiap bulan.

• Gym: Rp3.600.000 − batas Rp1.500.000 = Rp2.100.000 objek pajak di bulan Januari.

• Bulan Januari: bruto Rp12.000.000 + Rp3.000.000 + Rp2.100.000 = Rp17.100.000. TER 8%, sehingga PPh 21 = Rp1.368.000.

• Bulan Februari sampai November: bruto Rp15.000.000. TER 6%, sehingga PPh 21 = Rp900.000 per bulan.

Sebagai pembanding, jika Andi hanya menerima gaji Rp12.000.000, TER-nya 4% dan PPh 21 bulanannya Rp480.000. Selisih ini akan dirapikan saat perhitungan PPh setahun di bulan Desember.

Jika perusahaan memilih menanggung pajak atas natura, tunjangan pajak itu juga menambah bruto. Perhitungannya menjadi gross-up dan sebaiknya dikerjakan dengan spreadsheet atau aplikasi payroll.

Bagaimana Perlakuan Natura bagi Perusahaan?

Bagi perusahaan, biaya natura dan fasilitas kini boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang terkait dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Konsekuensinya, perusahaan memikul dua kewajiban sekaligus:

• Mencatat nilai natura per karyawan agar bisa dipotong PPh 21 dan masuk bukti potong bulanan (BPMP) serta tahunan (BPA1).

• Menjaga dokumentasi biaya, seperti kontrak sewa, invoice, dan daftar penerima, supaya biayanya diakui saat pemeriksaan.

Jika natura diberikan kepada pihak bukan pegawai, misalnya hadiah untuk mitra atau tenaga ahli, perlakuannya mengikuti jenis penghasilannya. Bisa PPh 21 bukan pegawai, PPh 23, atau PPh 4 ayat (2) untuk hadiah undian.

Apa Kesalahan Umum dalam Pengelolaan Pajak Natura?

Kesalahan paling sering adalah menganggap semua fasilitas bebas pajak, memotong pajak atas seluruh nilai padahal hanya selisihnya yang objek, dan tidak mendokumentasikan alasan pengecualian.

• Menganggap bingkisan selalu bebas pajak. Hanya bingkisan hari raya keagamaan untuk seluruh pegawai yang tanpa batas. Hadiah ulang tahun atau prestasi dihitung ke batas Rp3.000.000 setahun.

• Memotong pajak dari seluruh nilai fasilitas. Untuk fasilitas yang punya batas, hanya kelebihannya yang dipajaki.

• Lupa menjumlahkan batas tahunan. Batas bingkisan dan olahraga berlaku per tahun, jadi pemberian kecil yang berulang harus diakumulasi.

• Golf dihitung ke batas Rp1.500.000. Golf, pacuan kuda, power boating, terbang layang, dan otomotif sepenuhnya objek pajak.

• Kendaraan direksi pemegang saham dianggap dikecualikan. Pengecualian kendaraan hanya untuk pegawai yang tidak memiliki saham dan brutonya paling banyak Rp100.000.000 sebulan.

Beberapa kebiasaan yang membantu:

• Buat daftar induk fasilitas karyawan dengan kolom jenis, nilai, batas, dan status objek pajak.

• Minta bagian umum dan purchasing melaporkan setiap fasilitas yang dibayar untuk karyawan tertentu ke tim payroll setiap bulan.

• Tuliskan kebijakan fasilitas dalam peraturan perusahaan, terutama untuk fasilitas yang menunjang pekerjaan.

Hal Yang Perlu Dipehatikan

Natura dan fasilitas karyawan kini menjadi objek PPh 21, kecuali yang masuk lima kelompok pengecualian UU HPP atau masih di bawah batas nilai PMK 66/2023. Di sisi perusahaan, biaya natura boleh dibebankan, dengan syarat pajaknya dipotong dan dokumentasinya rapi.

• Natura dinilai dengan nilai pasar, fasilitas dengan biaya yang dikeluarkan pemberi kerja.

• Fasilitas yang melebihi batas hanya dipajaki atas selisihnya.

• Natura objek pajak dijumlahkan ke bruto bulan diterima dan dihitung dengan TER.

• Fasilitas manajemen puncak adalah area yang paling perlu diperiksa.

Langkah berikutnya: susun daftar seluruh fasilitas karyawan di perusahaan Anda, tandai mana yang dikecualikan, mana yang punya batas, dan mana yang objek pajak penuh. Untuk kasus yang meragukan, seperti fasilitas di daerah tertentu atau skema gross-up, konsultasikan dengan konsultan pajak sebelum masa Desember.

Butuh Solusi untuk Kebutuhan Keuangan, Akuntansi, atau Perpajakan Bisnis Anda?

Memahami regulasi dan mengelola keuangan dengan tepat merupakan bagian penting dalam menjaga kepatuhan serta mendukung pertumbuhan bisnis. FR Consultant siap membantu bisnis Anda melalui layanan konsultasi keuangan, akuntansi, perpajakan, dan audit yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kunjungi FR Consultant untuk mengenal layanan kami lebih lanjut dan temukan solusi yang tepat bagi bisnis Anda.

FAQ

Apakah makan siang di kantor kena pajak?

Tidak. Makanan dan minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja untuk seluruh pegawai dikecualikan dari objek pajak tanpa batas nilai.

Apakah parsel Lebaran kena pajak natura?

Bingkisan hari raya keagamaan yang diberikan kepada seluruh pegawai dikecualikan tanpa batas. Bingkisan di luar hari raya bebas pajak sampai Rp3 juta per tahun.

Apakah laptop dan ponsel kantor kena pajak?

Tidak, sepanjang digunakan untuk menunjang pekerjaan. Pulsa dan internet untuk keperluan kerja juga dikecualikan.

Bagaimana jika fasilitas melebihi batas nilai?

Hanya selisih di atas batas yang menjadi objek pajak. Selisih itu ditambahkan ke penghasilan bruto bulan diterima dan dipotong PPh 21.

Apakah mobil dinas direksi kena pajak?

Bisa. Pengecualian kendaraan hanya berlaku bagi pegawai yang tidak memiliki saham di perusahaan dan brutonya paling banyak Rp100 juta per bulan.