Perjanjian kerja sama bisnis yang aman harus memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPerdata dan memuat klausul kunci: identitas para pihak, ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban, pembayaran, jangka waktu, wanprestasi dan ganti rugi, force majeure, kerahasiaan, pengakhiran, serta penyelesaian sengketa. Klausul yang samar adalah sumber sengketa paling umum.
Banyak kerja sama bisnis dimulai dengan semangat dan kepercayaan, lalu berakhir di meja mediasi karena satu pasal yang tidak jelas. Masalahnya jarang soal niat buruk. Lebih sering, para pihak punya pemahaman berbeda tentang apa yang sebenarnya disepakati.
Artikel ini ditujukan untuk pemilik usaha, founder, freelancer, dan staf legal yang menyusun atau menandatangani perjanjian kerja sama, baik dengan vendor, distributor, mitra pemasaran, maupun investor. Anda akan memahami syarat sah perjanjian, klausul yang wajib ada, contoh rumusan yang berisiko, dan langkah memeriksa draf sebelum tanda tangan.
Apa Itu Perjanjian Kerja Sama Bisnis?
Perjanjian kerja sama bisnis adalah kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan kegiatan usaha bersama atau saling memberikan prestasi, dengan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum. Dalam praktik, dokumen ini sering disebut PKS, MoA, atau kontrak kerja sama.
Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, apa yang Anda tanda tangani akan mengikat, termasuk pasal yang tidak Anda baca dengan teliti.
Perlu dibedakan dengan MoU. MoU biasanya berisi kesepahaman awal dan sering tidak memuat kewajiban yang dapat dituntut. Jika Anda sudah mulai bekerja, mengirim barang, atau membayar uang muka, pastikan dasarnya adalah perjanjian, bukan sekadar MoU.
Apa Syarat Sah Perjanjian Kerja Sama?
Perjanjian sah jika memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dua syarat pertama disebut syarat subjektif, dan dua syarat terakhir syarat objektif.
1. Kesepakatan para pihak, tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan. Untuk badan usaha, penanda tangan harus berwenang mewakili perusahaan sesuai anggaran dasar.
3. Suatu hal tertentu, yaitu objek perjanjian yang jelas.
4. Sebab yang halal, artinya isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.
Akibatnya berbeda. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang dirugikan. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.
Pemeriksaan kewenangan penanda tangan sering diabaikan. Minta salinan akta pendirian, akta perubahan terakhir, dan SK pengesahan untuk memastikan orang yang menandatangani benar-benar berwenang. Jika direksi membutuhkan persetujuan komisaris untuk transaksi tertentu, minta bukti persetujuannya.
Klausul Apa Saja yang Wajib Ada dalam Perjanjian Kerja Sama?
Ada sepuluh klausul yang sebaiknya selalu ada. Masing-masing menjawab satu pertanyaan yang kelak bisa memicu sengketa jika tidak diatur.
1. Identitas para pihak
Cantumkan nama lengkap badan usaha, alamat, NIB atau NPWP, serta nama dan jabatan penanda tangan beserta dasar kewenangannya. Untuk perorangan, cantumkan nama sesuai KTP dan NIK.
2. Ruang lingkup kerja sama
Uraikan secara spesifik apa yang dikerjakan, apa yang diserahkan, dan apa yang tidak termasuk. Ruang lingkup yang samar seperti "membantu pemasaran produk" mengundang perbedaan tafsir. Lebih aman jika ditulis terukur, misalnya jumlah konten per bulan, wilayah distribusi, atau spesifikasi barang. Lampiran teknis bisa dipakai untuk rincian yang panjang.
3. Hak dan kewajiban para pihak
Pisahkan kewajiban setiap pihak secara jelas, termasuk standar kualitas, tenggat, dan siapa yang menanggung biaya tertentu seperti ongkos kirim, perizinan, atau peralatan.
4. Nilai, cara pembayaran, dan pajak
Tuliskan nilai kontrak, termin pembayaran, batas waktu, rekening tujuan, dan denda keterlambatan. Jangan lupakan aspek pajak: apakah harga sudah termasuk PPN, dan apakah PPh yang dipotong mengurangi pembayaran atau ditanggung pemberi kerja. Selisih pemahaman soal pajak adalah salah satu sumber perselisihan yang paling sering dijumpai.
5. Jangka waktu dan perpanjangan
Tentukan tanggal mulai, tanggal berakhir, dan mekanisme perpanjangan. Hati-hati dengan perpanjangan otomatis tanpa batas, karena bisa mengikat Anda lebih lama dari yang diinginkan.
6. Wanprestasi dan ganti rugi
Atur apa yang dianggap wanprestasi, tenggat perbaikan setelah teguran, dan konsekuensinya. Pertimbangkan batas maksimal ganti rugi agar risiko tetap terukur, misalnya tidak melebihi nilai kontrak.
7. Keadaan memaksa (force majeure)
Definisikan peristiwa yang termasuk force majeure, seperti bencana alam, kebakaran, perang, atau kebijakan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan. Atur juga kewajiban pemberitahuan, misalnya dalam tujuh hari kerja, dan apa yang terjadi jika keadaan itu berlangsung lama.
8. Kerahasiaan dan perlindungan data
Batasi penggunaan informasi bisnis, daftar pelanggan, dan data teknis hanya untuk keperluan kerja sama. Jika ada data pribadi yang dibagikan, sesuaikan dengan UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, termasuk siapa yang bertindak sebagai pengendali dan pemroses data.
9. Pengakhiran perjanjian
Atur alasan pengakhiran, masa pemberitahuan, dan penyelesaian kewajiban yang tersisa. Banyak perjanjian mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata agar pengakhiran tidak perlu melalui putusan pengadilan. Pastikan klausul ini disepakati secara sadar, karena dampaknya bisa menguntungkan atau merugikan Anda.
10. Penyelesaian sengketa dan hukum yang berlaku
Pilih apakah sengketa diselesaikan lewat musyawarah, mediasi, pengadilan negeri tertentu, atau arbitrase seperti BANI sesuai UU 30/1999. Arbitrase umumnya lebih cepat dan tertutup, tetapi biayanya lebih tinggi. Untuk kontrak dengan pihak asing, tegaskan hukum yang berlaku dan tempat penyelesaian sengketa.
Klausul Apa yang Sering Merugikan Tanpa Disadari?
Klausul yang paling berbahaya biasanya bukan yang jelas berat sebelah, melainkan yang terlihat wajar tetapi membuka celah. Berikut contoh yang sering ditemui saat meninjau draf:
• "Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan diterima dengan baik." Tanpa kriteria penerimaan dan batas waktu pemeriksaan, pembayaran bisa tertunda tanpa kepastian.
• "Pihak Pertama dapat mengakhiri perjanjian sewaktu-waktu." Jika hak ini hanya dimiliki satu pihak tanpa kompensasi, posisi Anda sangat lemah.
• Hak kekayaan intelektual tidak diatur. Desain, kode, atau konten yang Anda buat bisa diperdebatkan kepemilikannya. Tuliskan apakah hak berpindah setelah pelunasan atau tetap milik pembuat dengan lisensi.
• Klausul nonkompetisi yang terlalu luas. Larangan bekerja sama dengan pihak lain di semua bidang dan wilayah selama bertahun-tahun bisa mematikan usaha Anda.
• Denda tanpa batas. Denda keterlambatan per hari tanpa batas maksimal dapat melebihi nilai kontrak itu sendiri.
Contoh kasus yang umum: sebuah agensi kreatif menerima proyek desain dengan klausul pembayaran "setelah disetujui klien". Klien terus meminta revisi selama tiga bulan tanpa menyetujui hasil akhir. Masalah ini bisa dicegah dengan membatasi jumlah revisi dan menetapkan bahwa hasil dianggap diterima jika tidak ada keberatan dalam tujuh hari kerja.
Apakah Perjanjian Wajib Berbahasa Indonesia dan Bermeterai?
Perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan meterai bukan syarat sah perjanjian. Keduanya sering disalahpahami.
• Bahasa Indonesia. UU 24/2009 dan Perpres 63/2019 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi, swasta, atau warga negara Indonesia. Jika melibatkan pihak asing, perjanjian boleh dibuat dalam dua bahasa, dan para pihak dapat menyepakati bahasa mana yang berlaku jika terjadi perbedaan tafsir.
• Meterai. Berdasarkan UU 10/2020, meterai Rp10.000 berfungsi sebagai pajak atas dokumen yang dipakai sebagai alat bukti. Perjanjian tanpa meterai tetap sah, tetapi meterai perlu dibubuhkan sebelum dokumen dipakai sebagai bukti di pengadilan.
• Tanda tangan elektronik. Perjanjian yang ditandatangani secara elektronik sah sepanjang memenuhi ketentuan UU ITE. Tanda tangan elektronik tersertifikasi memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat.
Untuk perjanjian tertentu, seperti jual beli tanah atau pendirian badan usaha, bentuk akta notaris atau akta PPAT diwajibkan oleh undang-undang. Untuk kerja sama bisnis umum, perjanjian di bawah tangan sudah cukup, meskipun akta notaris memberi kekuatan pembuktian yang lebih kuat.
Bagaimana Cara Memeriksa Draf Perjanjian Sebelum Tanda Tangan?
Periksa draf dengan urutan yang sistematis, mulai dari pihak dan objek, lalu uang, risiko, dan jalan keluar. Berikut langkah praktis yang bisa Anda terapkan:
1. Baca seluruh draf, termasuk lampiran. Lampiran sering memuat spesifikasi dan tenggat yang paling menentukan.
2. Cocokkan dengan kesepakatan lisan. Tandai setiap poin yang dibahas dalam rapat tetapi tidak tertulis di draf.
3. Simulasikan skenario terburuk. Tanyakan apa yang terjadi jika pembayaran terlambat, pekerjaan tidak selesai, atau mitra bangkrut. Pastikan jawabannya ada di perjanjian.
4. Periksa keseimbangan hak. Jika hanya satu pihak yang punya hak mengakhiri, mengubah harga, atau mengenakan denda, ajukan revisi.
5. Cek definisi dan konsistensi istilah. Istilah seperti "hari" harus jelas, apakah hari kalender atau hari kerja.
6. Paraf setiap halaman dan simpan salinan asli. Untuk tanda tangan elektronik, simpan dokumen final beserta jejak audit dari platform yang digunakan.
Untuk nilai kontrak yang besar, kerja sama jangka panjang, atau melibatkan pihak asing, mintalah advokat atau konsultan hukum meninjau draf. Biaya peninjauan jauh lebih kecil dibandingkan biaya sengketa.
Hal Yang Perlu Dipehatikan
Perjanjian kerja sama bisnis yang tidak merugikan berawal dari syarat sah Pasal 1320 KUHPerdata dan klausul yang jelas, terukur, serta seimbang. Klausul ruang lingkup, pembayaran, wanprestasi, pengakhiran, dan penyelesaian sengketa adalah bagian yang paling menentukan saat terjadi masalah.
• Perjanjian yang sah mengikat seperti undang-undang bagi para pihak.
• Pastikan penanda tangan berwenang mewakili perusahaan.
• Tuliskan ruang lingkup, kriteria penerimaan, dan aspek pajak secara spesifik.
• Waspadai hak sepihak, denda tanpa batas, dan HKI yang tidak diatur.
• Gunakan bahasa Indonesia. Meterai diperlukan untuk pembuktian, bukan syarat sah.
Langkah berikutnya: ambil satu perjanjian kerja sama yang sedang berjalan di usaha Anda, lalu periksa dengan sepuluh klausul di atas. Tandai pasal yang belum ada atau masih samar, dan bahas perubahannya dengan mitra sebelum masa perpanjangan tiba.
FAQ
Apakah perjanjian kerja sama harus dibuat di notaris?
Tidak selalu. Perjanjian di bawah tangan sah sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata. Akta notaris diwajibkan hanya untuk perjanjian tertentu dan memberi kekuatan pembuktian lebih kuat.
Apakah perjanjian tanpa meterai tetap sah?
Ya. Meterai bukan syarat sah perjanjian. Meterai diperlukan saat dokumen dipakai sebagai alat bukti di pengadilan.
Apa beda MoU dan perjanjian kerja sama?
MoU umumnya berisi kesepahaman awal tanpa kewajiban yang dapat dituntut. Perjanjian kerja sama memuat hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum.
Bolehkah perjanjian kerja sama dibuat dalam bahasa Inggris saja?
Perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Dengan pihak asing, perjanjian dapat dibuat dua bahasa.
Apa yang bisa dilakukan jika mitra wanprestasi?
Kirim teguran tertulis sesuai perjanjian, lalu tempuh musyawarah atau mediasi. Jika gagal, ajukan gugatan atau arbitrase sesuai klausul penyelesaian sengketa.
