Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak adalah dokumen yang diterbitkan DJP sebagai bukti bahwa Wajib Pajak memperoleh fasilitas pembebasan dari jenis pemotongan, pemungutan, atau pengenaan pajak tertentu sesuai ketentuan. SKB tidak berlaku secara umum untuk semua pajak dan semua transaksi. Jenis SKB, persyaratan, serta penggunaannya bergantung pada fasilitas perpajakan yang dimohonkan.
Istilah Surat Keterangan Bebas atau SKB pajak mungkin terdengar sederhana, tetapi penggunaannya cukup spesifik. SKB bukan berarti seseorang atau perusahaan bebas dari seluruh kewajiban pajak.
Dokumen ini hanya berlaku untuk fasilitas perpajakan tertentu yang telah memenuhi persyaratan. Karena itu, sebelum mengajukan SKB, Wajib Pajak perlu memahami jenis pajak dan transaksi yang ingin dibebaskan.
Apa Itu Surat Keterangan Bebas Pajak?
SKB Pajak adalah surat atau dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak mendapat fasilitas pembebasan dari kewajiban pemotongan, pemungutan, atau pembayaran pajak tertentu. DJP saat ini menyediakan beberapa layanan SKB, termasuk SKB PPh dan SKB PPN untuk kondisi tertentu.
Namun, perhatikan bahwa SKB tidak berarti Wajib Pajak terbebas dari semua beban pajak. Ini salah satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Ini alasannya:
- SKB memiliki jenis dan tujuan tertentu.
- Fasilitas hanya berlaku jika persyaratannya terpenuhi.
- Dokumen harus digunakan sesuai transaksi yang tercakup.
- Masa berlaku mengikuti ketentuan fasilitas masing-masing.
Kapan SKB Pajak Dibutuhkan?
Kebutuhan SKB muncul ketika Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pembebasan pajak tertentu. Salah satu contohnya adalah Wajib Pajak yang diperkirakan tidak akan memiliki PPh terutang dalam tahun berjalan karena mengalami kerugian fiskal, memiliki kompensasi kerugian, atau pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang.
1. Ketika Perusahaan Mengalami Kerugian Fiskal
Perusahaan yang sedang mengalami kerugian fiskal di kondisi tertentu bisa mengajukan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan PPh tertentu. Kondisi ini perlu dibuktikan dengan perhitungan pajak yang menunjukkan posisi fiskal perusahaan.
2. Ketika Pajak yang Dibayar Diperkirakan Lebih Besar
SKB Pajak juga dapat relevan ketika PPh yang telah atau akan dibayar diperkirakan lebih besar dibandingkan PPh yang sebenarnya akan terutang. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari situasi ketika pemotongan pajak dilakukan berulang dan kemudian harus menunggu proses pengkreditan atau pengembalian pajak.
3. Dalam Transaksi Tanah dan Bangunan Tertentu
Terdapat pula SKB PPh untuk penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam kondisi yang memenuhi ketentuan. DJP mencantumkan beberapa dokumen pendukung untuk permohonan, termasuk dokumen pengalihan, pernyataan hibah, atau pembagian waris sesuai kondisi transaksinya.
Syarat Pengajuan SKB Pajak
Syarat SKB Pajak sangat bergantung pada jenis SKB yang dimohonkan. Misalnya, untuk SKB pembebasan pemotongan maupun pemungutan PPh tertentu, DJP mensyaratkan dokumen perhitungan PPh diperkirakan terutang serta kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan pajak tertentu. Meski begitu, dokumen yang umum disiapkan termasuk:
- Data dan identitas Wajib Pajak.
- Perhitungan pajak yang diperkirakan terutang.
- SPT Tahunan yang dipersyaratkan.
- SPT Masa tertentu sesuai jenis SKB.
- Dokumen transaksi yang menjadi dasar permohonan.
- Dokumen pendukung lain sesuai fasilitas yang diajukan.
Bagaimana Cara Mengajukan SKB Pajak?
Untuk sejumlah layanan administrasi terbaru, permohonan dilakukan melalui Portal Wajib Pajak. Wajib Pajak atau kuasanya dapat memilih layanan administrasi dan jenis SKB yang sesuai, mengisi data, mengunggah atau melengkapi dokumen, kemudian mengirimkan permohonan.
Sistem dapat menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), dan hasil permohonan dikirim melalui Portal Wajib Pajak. Karena jenis SKB berbeda, prosedur dan dokumen sebaiknya selalu disesuaikan dengan fasilitas yang dimohonkan.
SKB Pajak Perlu Dipahami Sebelum Diajukan
Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak dapat membantu Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan ketika kondisi dan persyaratan yang ditetapkan memang terpenuhi. Namun, SKB bukan fasilitas otomatis dan bukan pula pembebasan dari semua jenis pajak.
Apabila masih ragu apakah bisnis memenuhi syarat SKB atau membutuhkan bantuan menyiapkan dokumennya, FR Consultant Indonesia siap membantu. Melalui layanan jasa pajak, bisnis dapat memperoleh pendampingan untuk administrasi, kepatuhan, hingga konsultasi perpajakan.
Tidak hanya bisnis enterprise, tim FR Consultant Indonesia juga siap membantu urusan perpajakan untuk bisnis skala kecil dan menengah. Jika punya pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk segera hubungi tim kami dan diskusikan kebutuhan Anda.
