Keberatan pajak adalah upaya administratif yang dapat diajukan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) ketika tidak menyetujui suatu ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga sesuai ketentuan. Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, memuat alasan dan perhitungan menurut Wajib Pajak, serta umumnya diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan dikirim atau sejak pemotongan/pemungutan dilakukan. Pengajuan juga memiliki persyaratan administratif dan pembayaran tertentu.
Menerima ketetapan pajak yang menurut perhitungan perusahaan tidak sesuai tentu bukan situasi yang menyenangkan. Namun, Wajib Pajak memiliki mekanisme administratif untuk menyampaikan ketidaksetujuannya. Salah satunya melalui keberatan pajak.
Proses ini membutuhkan ketelitian karena ada persyaratan formal dan batas waktu yang tidak boleh dilewatkan. Artikel ini membahas tentang cara mengajukan keberatan pajak ke DJP secara mendetail, termasuk syarat, prosedur, dan batas waktu.
Apa Itu Keberatan Pajak?
Keberatan pajak adalah permohonan yang diajukan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk kondisi tertentu yang berkaitan dengan ketetapan maupun pemotongan/pemungutan pajak. Objek yang dapat diajukan keberatan antara lain:
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
- Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
Ketentuan DJP juga menegaskan bahwa satu keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan, satu pemotongan, atau satu pemungutan pajak.
Syarat Mengajukan Keberatan Pajak
Keberatan tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa perusahaan tidak setuju atas ketetapan dari DJP. Permohonan harus memenuhi ketentuan formal dan substansial.
1. Isi Surat Keberatan
Surat keberatan harus disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan menjelaskan dasar ketidaksetujuan Wajib Pajak. Di dalamnya perlu dicantumkan:
- Jumlah pajak menurut penghitungan Wajib Pajak.
- Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, jika relevan.
- Jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak, jika relevan.
- Alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- Identitas dan tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa yang sah.
DJP juga mensyaratkan pelunasan pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sebesar jumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi sebelum keberatan disampaikan.
2. Pastikan Tidak Ada Permohonan yang Bertentangan
Salah satu persyaratan formal adalah Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan tertentu berdasarkan Pasal 36 UU KUP atas objek yang sama. Karena itu, status proses administrasi perlu diperiksa sebelum keberatan diajukan.
Batas Waktu Pengajuan Keberatan Pajak
Ini bagian yang sangat penting. Secara umum, keberatan harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim atau sejak tanggal pemungutan pajak. Pengecualian dapat berlaku apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa tenggat tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Sebaiknya perusahaan tidak menunggu sampai batas waktu hampir berakhir. Waktu yang tersedia sebaiknya digunakan untuk memeriksa dokumen, menghitung kembali pajak, dan menyusun argumentasi.
Prosedur Mengajukan Keberatan ke DJP
Pengajuan dapat dilakukan melalui layanan administrasi DJP sesuai kanal yang tersedia bagi Wajib Pajak. Secara umum, prosesnya mencakup:
- Menentukan objek pajak yang akan diajukan keberatan.
- Memeriksa batas waktu pengajuan.
- Menghitung kembali pajak menurut posisi Wajib Pajak.
- Menyiapkan alasan dan dokumen pendukung.
- Mengisi permohonan keberatan melalui kanal DJP yang tersedia.
- Menandatangani dan mengirimkan permohonan.
- Menyimpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
Dalam panduan layanan DJP saat ini, Wajib Pajak atau kuasa dapat mengakses Portal Wajib Pajak, memilih layanan administrasi dan sub-layanan pengajuan keberatan, mengisi data, membuat dokumen, menandatangani, lalu melakukan submit. Sistem kemudian menerbitkan BPE.
Keberatan Pajak Harus Disiapkan dengan Cermat
Cara mengajukan keberatan pajak sebenarnya sudah memiliki jalur administratif yang jelas, tetapi kesalahan dalam menghitung, menyusun alasan, melengkapi dokumen, atau melewati batas waktu dapat memengaruhi prosesnya. Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menganggap keberatan sebagai sekadar surat bantahan, melainkan sebagai proses yang membutuhkan argumentasi dan bukti.
Jika perusahaan membutuhkan pendampingan dalam menghadapi persoalan perpajakan, FR Consultant Indonesia dapat menjadi mitra yang tepat. Melalui layanan pajak, tim yang profesional akan membantu proses perpajakan perusahaan menjadi lebih mudah. Untuk konsultasi dan diskusi lebih lanjut, hubungi tim konsultan kami sekarang.
