Pajak

Perbedaan SPT Masa dan SPT Tahunan: Kapan Masing-Masing Harus Dilaporkan?

Ketahui perbedaan SPT Masa dan SPT Tahunan, jenis pajak yang dilaporkan, serta kapan batas waktu pelaporannya bagi bisnis.

Perbedaan SPT Masa dan SPT Tahunan: Kapan Masing-Masing Harus Dilaporkan?

SPT Masa dan SPT Tahunan sama-sama merupakan sarana pelaporan kewajiban perpajakan, tetapi periode dan jenis pajak yang dilaporkan berbeda. SPT Masa digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak dalam suatu Masa Pajak, sedangkan SPT Tahunan digunakan untuk melaporkan kewajiban PPh selama satu Tahun Pajak. Secara umum, SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan Wajib Pajak Badan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Batas SPT Masa berbeda menurut jenis pajaknya. 


Bagi pemilik bisnis, istilah SPT Masa dan SPT Tahunan tentu bukan hal asing. Keduanya sama-sama berkaitan dengan pelaporan pajak, tetapi fungsi dan periode pelaporannya berbeda. Kesalahan memahami keduanya bisa membuat perusahaan melewatkan tenggat atau salah menyiapkan dokumen. Karena itu, penting mengetahui kapan masing-masing SPT harus dilaporkan.

Apa Itu SPT Masa dan SPT Tahunan?

SPT Masa digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan dalam satu Masa Pajak. Sementara itu, SPT Tahunan digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak dalam satu Tahun Pajak.

DJP menetapkan sejumlah jenis pajak yang dilaporkan melalui SPT Masa, termasuk PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, serta jenis pajak lainnya.

SPT Masa

SPT Masa berkaitan dengan kewajiban pajak yang timbul secara berkala. Contohnya:

  • PPh Pasal 21/26.
  • PPh Pasal 23/26.
  • PPh Pasal 25.
  • PPh Pasal 4 ayat (2).
  • PPh Pasal 15.
  • PPN dan PPnBM.
  • Jenis SPT Masa lainnya sesuai kewajiban Wajib Pajak.

SPT Tahunan

SPT Tahunan memberikan gambaran kewajiban perpajakan selama satu tahun pajak. Bagi perusahaan, pelaporannya berkaitan dengan penghasilan, biaya, harta, kewajiban, modal, serta informasi perpajakan lain yang relevan selama periode tersebut.

Kapan SPT Masa Harus Dilaporkan?

Batas waktu SPT Masa berbeda menurut jenis pajaknya. Untuk beberapa SPT Masa PPh, batas pelaporan adalah paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. DJP juga mencantumkan ketentuan tersebut untuk PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, dan sejumlah jenis PPh lainnya.

Untuk membantu memahami periodenya, berikut beberapa contoh SPT Masa: 

  • PPh Pasal 21: paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
  • PPh Pasal 23/26: paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
  • PPh Pasal 25: paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
  • PPN dan PPnBM: paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Namun, batas waktu bukan tidak mungkin memiliki ketentuan khusus berdasarkan jenis pajak dan karakter transaksi. Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menggunakan satu tenggat untuk semua SPT Masa.

Kapan SPT Tahunan Harus Dilaporkan?

Berbeda dengan SPT Masa yang berjalan secara bulanan atau berdasarkan Masa Pajak, SPT Tahunan dilaporkan setelah periode satu Tahun Pajak selesai.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi harus disampaikan paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak, yang secara umum berarti 31 Maret untuk Tahun Pajak yang mengikuti tahun kalender.

Untuk Wajib Pajak Badan

Untuk Wajib Pajak Badan, SPT Tahunan harus dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak, atau secara umum 30 April jika tahun pajak mengikuti tahun kalender.

Jika perusahaan menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender, periode dan tenggatnya perlu disesuaikan dengan Tahun Pajak yang digunakan.

Mengapa SPT Masa dan Tahunan Harus Diperhatikan?

SPT Masa dan SPT Tahunan tidak sebaiknya dianggap sebagai dua kewajiban yang terpisah sepenuhnya. Data dalam pelaporan pajak berkala dapat menjadi bagian penting dalam penyusunan pelaporan tahunan.

Karena itu, administrasi pajak sebaiknya dilakukan sejak awal tahun, bukan baru dirapikan menjelang batas pelaporan SPT Tahunan. Untuk memudahkan proses, perusahaan dapat membangun arsip secara rutin berupa:

  • Bukti potong pajak.
  • Bukti pembayaran atau penyetoran pajak.
  • Arsip SPT Masa.
  • Laporan keuangan.
  • Data penjualan dan pembelian.
  • Daftar aset dan kewajiban.
  • Dokumen transaksi terkait pajak.

DJP juga menyebutkan, dokumen seperti arsip SPT Masa, bukti potong, bukti pembayaran PPh, dan laporan keuangan menjadi bagian dari dokumen yang perlu dipersiapkan Wajib Pajak Badan untuk pelaporan SPT Tahunan.

Jangan Tunggu Deadline untuk Mengurus SPT

Memahami perbedaan SPT Masa dan SPT Tahunan membantu perusahaan mengatur kewajiban pajak dengan lebih terstruktur. SPT Masa berfokus pada kewajiban dalam Masa Pajak, sementara SPT Tahunan merangkum kewajiban selama satu Tahun Pajak. Keduanya membutuhkan pencatatan dan dokumentasi yang konsisten.

Jika administrasi pajak mulai menyita waktu tim internal, FR Consultant Indonesia dapat membantu melalui layanan pajak, mulai dari perhitungan hingga pelaporan SPT Badan Bulanan hingga Tahunan. Jangan ragu untuk kontak tim konsultan kami untuk informasi atau diskusi lebih lanjut.

Berlangganan newsletter pembukuan, akuntansi, dan pajak

Dapatkan informasi dan insight bisnis dari FR Consultant Indonesia.

I

ida

Penulis